Home
Rabu, 15/07/2020 - 23:43:52 WIB
Polri Akui Brigjen Prasetijo Keluarkan Surat Sakti untuk Djoko Tjandra
Rabu, 15/07/2020 - 13:31:16 WIB
Ilmuwannya Ini Akui Pemerintahnya Tutupi Isu Virus Corona Sejak Awal
Rabu, 15/07/2020 - 13:30:23 WIB
Bisakah Kita Terinfeksi COVID-19 Dua Kali?
Rabu, 15/07/2020 - 13:30:19 WIB
Lambung Kapal Perang Ini Bocor dan Akhirnya Tenggelam
Rabu, 15/07/2020 - 11:59:16 WIB
Terkuak, IPW Sebut Surat Jalan untuk Djoko Tjandra Diterbitkan Bareskrim Polri
Rabu, 15/07/2020 - 09:49:13 WIB
Pulihkan Perekonomian, Arief Poyuono Usul ke Jokowi Legalkan Perjudian di Indonesia
Rabu, 15/07/2020 - 09:48:29 WIB
Tuan N yang Positif Covid-19 Kemarin Menginap Disalah Satu Homestay di Pekanbaru
Selasa, 14/07/2020 - 22:55:38 WIB
Usut Dugaan Korupsi Dana PMB-RW
Selasa, 14/07/2020 - 11:17:36 WIB
Bawa Paksa Jenazah Covid-19, Anggota DPRD Ditetapkan Tersangka
Selasa, 14/07/2020 - 11:17:31 WIB
Yunani Ancam Akan Merubah Rumah Atatatur Museum Genosida
Selasa, 14/07/2020 - 11:17:26 WIB
Ledakan Bom Bunuh Diri Di Kantor Intelijen Afghanistan, 11 Orang Tewas
Senin, 13/07/2020 - 14:55:08 WIB
Pekanbaru Masih Zona Merah untuk Belajar Mengajar Tatap Muka, Disdik Akan Tegur Sekolah yang Bandel
 
Penyelidikan Independen
Filipina Tolak Seruan Penyelidikan Independen Dewan HAM PBB

Sabtu, 08/06/2019 - 23:28:49 WIB


Politikriau.com Pemerintah Filipina menolak seruan untuk penyelidikan independen PBB terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara tersebut.

Manila menggambarkan seruan itu sebagai bentuk campur tangan dalam urusan negara.

Penolakan itu dikeluarkan setelah pada Jumat (7/6), pakar hak asasi manusia meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk melihat jumlah kematian yang tidak sah dan pembunuhan polisi dalam konteks "perang melawan narkoba" ala Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Duterte sendiri diketahui telah mengawasi penumpasan narkotika di mana polisi telah membunuh lebih dari 5.300 tersangka pengedar dan pengguna narkoba sejak dia terpilih tiga tahun lalu.

"Panggilan terakhir oleh 11 pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penyelidikan internasional Filipina tidak hanya ditantang secara intelektual tetapi juga campur tangan yang keterlaluan terhadap kedaulatan Filipina," kata juru bicara Duterte Salvador Panelo dalam sebuah pernyataan (Sabtu, 8/6).

Dia menuduh para ahli PBB menjajakan pengulangan fakta yang bias, salah dan dipalsukan.

"Mereka yang berbicara menentang kampanye obat-obatan terlarang dan catatan hak asasi manusia presiden ini telah sangat ditolak oleh pemilih Filipina," sambungnya, seperti dimuat Channel News Asia.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020