Home
 
Presiden Diminta Evaluasi Kinerja Pimpinan BPJS Kesehatan

Senin, 23/10/2017 - 00:47:19 WIB

JAKARTA - Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (MP BPJS) meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja jajaran direksi dan dewan pengawasan BPJS Kesehatan.

Sebab, kepuasan publik terhadap implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, sangat rendah. Rendahnya kepuasan publik itu tercermin dari hasil survei Koordinator Nasional (Kornas) MP BPJS, khususnya terhadap pelayanan rumah sakit (RS) mitra.

"Tujuh puluh lima persen peserta BPJS Kesehatan menyoal pelayanan RS yang menuai banyak masalah," ujar Kornas MP BPJS, Hery Susanto di Jakarta, Minggu (22/10).

Dia mencontohkan dengan adanya diskriminasi antara pasien umum dan BPJS Kesehatan. Katanya, banyak pasien BPJS Kesehatan ditolak dengan berbagai alasan. Misalnya, fasilitas kamar rawat inap penuh, minta uang muka, kelangkaan obat dan darah bagi peserta BPJS, serta berbagai keluhan lain.

Di sisi lain, Hery mengakui ada peningkatan peserta BPJS Kesehatan. Sekarang mencapai 180 juta peserta. Namun, Kornas MP BPJS mempertanyakan banyaknya penerima bantuan iuran (PBI) atau masuk kategori miskin, lantaran jumlahnya menembus 92 persen dari total peserta. Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, jumlah warga miskin cuma 26 juta jiwa.

"Negara menggelontorkan Rp27 triliun untuk menyubsidi peserta PBI/KIS tahun ini. Tapi anehnya, masih saja banyak warga miskin yang tidak masuk PBI. Bahkan, banyak yang masuk PBI, tapi sama sekali belum menerima kartu BPJS-nya," bebernya.

Hery menambahkan, berdasarkan data BPJS Kesehatan Juni 2017, total pemanfaatan kartu sebanyak 106,1 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan (faskes) tingkat I. Rinciannya, kunjungan ke puskesmas, klinik pratama, dan dokter perorangan 72,8 juta kunjungan. Lalu, rawat jalan poliklinik dan rumah sakit 29,2 juta serta rawat inap 4,02 juta. Artinya, 33,22 juta kunjungan di RS.

Sayangnya, di 33,22 juta kunjungan ke RS tersebut banyak menuai keluhan peserta BPJS Kesehatan. Untuk itu, Hery meminta direksi BPJS Kesehatan tak sekadar mengejar kuantitas peserta, namun memprioritas kualitas pelayanan kesehatan, utamanya di RS.

"Buat apa peserta banyak, tapi pelayanan tidak memuaskan? Bagaimana nanti jika sudah seluruh warga negara menjadi peserta BPJS kesehatan?" tanya dia.

Hery mengingatkan, jangan sampai terjadi ketidakseimbangan antara jumlah peserta dengan jumlah fasilitas maupun pelayanan kesehatan. Bila terjadi, dia meyakini akan memicu gejolak sosial masyarakat. Sehingga, perlu dipersiapkan perencanaan yang matang.

Hery pun mendorong BPJS Kesehatan mampu mencapai target yang dicanangkan, Rp80 triliun hingga akhir 2017. Hingga semester I 2017, realisasi penerimaan iuran baru Rp35,6 triliun.

"Karena banyak peserta yang keluhkan pelayanannya, apalagi di tengah situasi ekonomi yang sedang alami pelemahan daya beli di level warga," pungkasnya. (rls.id)

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2012-2017
replica handbags replica watches uk