Home
 
RAPP dan APRIL Grup Dinilai Rugikan Negara Ratusan Triliun

Kamis, 26/10/2017 - 20:06:21 WIB

PEKANBARU - Jaringan Kerja Penyelematan Hutan Riau (Jikalahari) menilai PT RAPP dan APRIL Grup melanggar UUD 1945, hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Hak Asasi Manusia Indonesia.

Hal itu terjadi saat PT RAPP menyatakan telah berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dengan investasi Rp85 triliun, investasi baru pabrik kertas dan rayon Rp15 triliun, total investasi hulu-hilir Rp100 triliun, ekspor dan devisa kepada negara sekitar US$1,5 miliar atau Rp20 triliun per tahun.

"Bila hanya urusan ekonomi kapitalisme yang jadi perhatian PT RAPP dan APRIL Grup, itu sama saja melanggar hukum tertinggi Indonesia yang mensyaratkan perekonomian berwawasan lingkungan dan lingkungan hidup yang sehat adalah Hak Asasi Manusia," kata Made Ali, Wakil Koordinator Jikalahari, Kamis (25/10).

PT RAPP dan APRIL Grup menurutnya, telah melanggar Pasal 33 Ayat 4 UUD 45 dan UU Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

"UU Lingkungan Hidup dan Kehutanan jelas menyebut prinsip ekonomi kerakyatan, ekologis dan sosial harus sejalan dan seimbang termasuk menghormati hak asasi manusia," kata Made Ali.

Keuntungan APRIL menebang hutan alam, tidak sebanding dengan dampak kerusakan ekologis yang dilakukan APRIL grup. Jikalahari mencatat total Rp712 triliun lebih kerusakan ekologis sepanjang PT RAPP dan APRIL Grup beroperasi di Riau.

"Kerusakan ekologis itu akumulasi dari kejahatan korupsi kehutanan, pidana pajak, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup termasuk hak asasi manusia," kata Made Ali.

Belum lagi terkait korupsi perizinan IUPHHKHT/RKT hutan alam. Total Rp2,5 triliun dari 15 korporasi APRIL Grup merugikan keuangan negara menebang hutan alam dalam perkara Tengku Azmun Jaafar (eks Bupati Pelalawan), Arwin AS (eks Bupati Siak), Syuhada Tasman, Asral Rahman dan Burhanuddin Husin (eks Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau) dan Rusli Zainal (eks Gubernur Riau).

Data temuan Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan bentukan DPRD Provinsi Riau 2015 menemukan potensi kerugian negara dari pajak tidak disetor April Grup total Rp6,5 triliun dari pajak terdiri atas Rp6,4 triliun PPH, PPN DN dan PBB P3 pertahun dan pajak PSDH DR yang tak disetor Rp14,9 miliar tahun 2010-2014.

Mahkamah Agung pada 18 Agustus 2016 memvonis PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL) menebang hutan alam di luar izin dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup mencapai Rp16,24 triliun.

"APRIL juga berkontribusi besar atas kejadian Karhutla tahun 2015 yang mengakibatkan 5 warga Riau meninggal diduga menghirup polusi asap dan 97 ribu warga terkena penyakit ISPA serta kerugian ekonomi mencapai Rp221 triliun," kata Made Ali.

APRIL juga berkontribusi mengadu domba warga kampung di 11 kabupaten di Riau hingga melahirkan konflik berkepanjangan. Kearifan Melayu yang bersumber dari hutan-hutan alam dan flora-fauna juga turut hilang karena keberadaan perusahaan tersebut.

"Artinya APRIL membunuh peradaban budaya Melayu di Riau dan telah melanggar hak asasi manusia berupa hak untuk hidup dan lingkungan yang sehat," imbuhnya.

Jikalahari menilai, sepanjang kehadirannya, APRIL Grup hanya mementingkan kekayaan pemilik sebagai wujud kapitalis yang rela melakukan pelanggaran ekologis dan hak asasi manusia. (rls)

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2012-2017
replica handbags replica watches uk