Home
 
Nasib Politik Novanto Ditentukan di Ampera Raya

Jumat, 24/11/2017 - 14:26:26 WIB

JAKARTA - Nasib politik Ketum Golkar Setya Novanto yang juga Ketua DPR ditentukan putusan pra peradilan di PN Jakarta Selatan dan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Semua berporos dari Jalan Ampera Raya, kantor PN Jakarta Selatan.

Nasib Setya Novanto dalam seminggu ke depan akan ditentukan putusan hakim tunggal Kusno dalam pra peradilan status tersangka keduanya. Sebelumnya muncul dua pucuk surat yang bertulis tangan Setya Novanto yang isinya agar proses politik di DPR dan di Partai Golkar agar ditunda terlebuh dahulu menunggu upaya hukum yang ia lakukan di PN Jakarta Selatan melalui mekanisme pra peradilan.

Ibarat remote kontrol, surat yang diteken di atas materai tersebut mengubah agenda yang sebenarnya telah disusun sejak awal di Partai Golkar yang sedianya membahas mekanisme penggantian Ketua Umum apakah melalui instrumen Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Sementara di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang juga sedianya menggelar rapat pleno pada Selasa (21/11/2017) lalu juga batal digelar.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai surat yang dikirimkan Setya Novanto memiliki basis hukum yang kuat. Menurut dia, dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), perubahan stuktur di parlemen merujuk tanda tangan Ketua Umum Partai.

Fahri menyebutkan merujuk UU MD3, tidak ada perubahan sebelum yang bersangkutan menjadi terdakwa. MKD, kata Fahri bisa saja bersidang asal ada pengaduan terkait pelanggaran etik.

"Tapi itu semua bisa dilakukan kalau orangnya bisa diperiksa kalau tidak berarti tuduhan pelanggaran tersebut sulit dibuktikan. Untuk lebih amannya memang kita belum ada Rapim bahas surat ini, kita biarkan mekanisme berjalan," beber Fahri.

Sementara itu Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) Kamis (23/11/2017) melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. HMPI menyebutkan terdapat tiga pasal UU MD3 yang dilanggar serta lima butir kode etik DPR yang dilanggar Setya Novanto.

"Kami mendesak agar dalam waktu dekat MKD bisa sesegera mungkin bisa menjaga martabat lembaga tinggi negara. Saya pikir DPR ini harus bersih dari orang-orang yang tidak punya wibawa," sebut Ketua Umum HMPI Andi Fajar Asti di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

HMPI merinci sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan Setya Novanto seperti pelanggaran Pasal 87 ayat (2) huruf b UU No 17 Tahun 2014, Pasal 235 UU No 17 Tahun 2014 dan Pasal 81 UU No 17 Tahun 2014.

Di samping itu, lembaga ini juga menilai Ketua Umum Partai Golkar ini juga melanggar sejumlah kode etik sebagaimana tertuang dalam Peratruan No 2 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR yakni di Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Kode Etik DPR, Pasal 2 ayat (1), (2), dan (4) Kode Etik, Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 20 ayat (4) point (b) dan (c).

Andi menyebutkan atas pelanggaran yang dilakukan Novanto baik di UU MD3 dan Kode Etik DPR, maka MKD DPR harus memberhentikan Setya Novanto dari Ketua DPR. Alasannya, Novanto telah melanggar sumpah dan janji jabatan.

"Setya Novanto telah merendahkan wibawa, martabat, kehormatan, serta citra dan kredibilitas DPR dan tidak sanggup menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban sebagai anggota DPR," cetus Andi.

Dorongan agar MKD bersidang atas dugaan pelanggaran kode etik Setya Novanto akan sia-sia belaka, karena sejatinya yang menentukan nasib politik Novanto baik sebagai Ketua DPR maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah putusan di pra peradilan di PN Jakarta Selatan. (ilc)

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2012-2017
replica handbags replica watches uk