Home
 
Pansus Karhutla DPRD Riau akan Akomodir Kepentingan Masyarakat

Jumat, 08/12/2017 - 16:55:42 WIB

PEKANBARU - Panitia Khusus (Pansus) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) DPRD Riau mempertimbangkan ususulan untuk memasukkan point dalam Peraturan Daerah agar warga diperbolehkan membakar lahan maksimal dua hektar. Hal ini juga sejalan dengan kearifan lokal dan Undang-undang Lingkungan Hidup yang mengaturnya.

Usulan tersebut terungkap dalam pertemuan Pansus bersama Pemerintah Kota dan Kabupaten se Riau di Pekanbaru, Kamis (7/12).
Foto Aroel El Mandah.
Perwakilan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Riau

Menurut Ketua Pansus Karhutla, Hardianto, pertemuan itu sendiri untuk menyatukan persepsi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saban tahun terjadi di Provinsi Riau. Dalam pertemuan itu membicarakan persoalan pembiayaan dan persiapan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi serta enanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

"Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah ada terbentuk di kabupaten dan kota perlu anggaran, sebab sebagai garda terdepan harus dilengkapi peralatan, sarana dan prasarana. Sementara Pemkab dan Pemko tidak sanggup memberikan karena anggaran mereka terbatas. Maka ini perlu dipertimbangkan dana operasional untuk MPA agar upaya mereka maksimal," ujar Hardianto.

Dia menambahkan, pada pertemuan itu, beberapa poin juga sudah dibicarakan dengan Pemkab dan Pemko untuk terus melakukan upayan antisipasi agar kedepan tidak ada bencana asap dan Karhutla besar terulang lagi di Provinsi Riau seperti pada tahun 2015.

"Sebagaimana diketahui, akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau sangat merugikan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial bahkan kesehatan. Kejadian ini juga sangat merusak ekosistem hutan," urainya.
Foto Aroel El Mandah.
Tanggapan dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Paling penting dari hal dibahas oleh Pansus, kata Hardianto, adalah untuk memasukkan kearifan lokal demi mengakomodir masyarakat agar boleh membakar lahan maksimal dibawah 2 hektar. Hal itu sesuai juga pasal 69 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

"Kami akan perjelas itu, karena institusi dan masyarakat tetap menjunjung tinggi supremasi huku. Namun disisi lain itu diperbolehkan," sebut dia lagi.

Seketaris DPD Partai Gerindra Provinsi Riau ini menjelaskan pihaknya akan meminta masukan dari berbagai pihak termasuk Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau guna menduduk point tersebut. Pansus juga mendengarkan masukan dari kepolisian daerah dan Kejaksaan sebagaian lembaga penegak hukum untuk melihat pasal itu lebih dalam.

"Untuk menyusun point yang mengatur hal itu di dalam draft Ranperda Karhutla juga kepada stakeholder lain perusahaan, NGO untuk memberikan saran karena dewan ingin Perda ini untuk kepentingan bersama yakni masyarakat, Pemda dan koorporasi," terang dia.
Foto Aroel El Mandah.
Pemkab dan Pemko meminta aturan penganggaran diperjelas.

Sementara itu Pemkab Pelalawan melalui Bupati HM Haris mengpresiasi dibentuknya Perda terkait Karhutla di Riau. Pemkab Pelalawan menurutnya meminta bagaimana kebijakan lokal masyarakat bisa membakar lahan dengan jumlah tertentu diakomodir dalam Ranperda tersebut dan pihak perusahaan tidak hanya harus bertanggungjawab kebakaran di lahan izinnya, tetapi lingkungan disekitarnya.

"Kalau dibenarkan masyarakat membakar juga dilihat lahan untuk gambut atau mineral. Kalau gambut harus hati-hati. Semua kebijakan harus diatur untuk membantu masyarakat. Seperi masyarakat dibuatkan regulasi untuk membakar lahan," tuturnya.

Bupati juga berharap Pansus mengakomodir anggaran untuk kabupaten/kota dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Misalnya mengatur pasal Pemkab bisa menyediakan anggaran Karhutla di APBD.

"Saya optimis aturan yang ada dan didukung anggaran maka akan berhasil," tutupnya. (ADV)

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2012-2017
replica handbags replica watches uk