Home
Senin, 13/07/2020 - 14:55:08 WIB
Pekanbaru Masih Zona Merah untuk Belajar Mengajar Tatap Muka, Disdik Akan Tegur Sekolah yang Bandel
Senin, 13/07/2020 - 14:54:33 WIB
Sumpah Tayyip Erdogen, Bebaskan Masjid Al Aqsa dari Jajahan Israel
Senin, 13/07/2020 - 14:22:00 WIB
Mangsa 7 Ternak Warga, Harimau Sumatera di Pariaman Masuk Perangkap BKSDA
Senin, 13/07/2020 - 14:13:38 WIB
Tersangka Pencabulan 305 Anak, Akhirnya Tewas Usai Percobaan Bunuh
Senin, 13/07/2020 - 13:50:13 WIB
Kapal Perang AS Terbakar, Puluhan Tentara Luka-luka
Senin, 13/07/2020 - 13:49:25 WIB
Jokowi : Lonjakan Kasus Corona karena Imported Case
Senin, 13/07/2020 - 07:26:04 WIB
Artis Cantik HH Umur 23 Tahun Ditangkap Polrestabes Medan Dugaan Prostitusi Artis
Senin, 13/07/2020 - 07:25:21 WIB
Press Release Pengungkapan 14,5 Kg Sabu di Bengkalis, Ternyata Begini Modus Pelaku
Senin, 13/07/2020 - 06:56:29 WIB
Pria di India Ini Memberi Alkohol Pada Puluhan Anak Laki-Laki Sebelum Akhirnya Dicabuli
Senin, 13/07/2020 - 06:36:26 WIB
Akademi Militer Indonesia Dilanda Wabah Virus Corona
Minggu, 12/07/2020 - 19:08:06 WIB
Ini 112 Daerah dan Syarat Dapat Izin Pembelajaran Tatap Muka
Minggu, 12/07/2020 - 19:07:18 WIB
Tunjuk Prabowo Sebagai Nakhoda Lumbung Pangan
 
Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pokir Ketua DPRD
Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pokir Ketua DPRD Meranti Dihentikan

Kamis, 25/07/2019 - 23:37:24 WIB

Politikriau.com SELATPANJANG - Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat labor salah satu sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti dihentikan penyelidikannya oleh Kejaksaan.

Perkara proyek pengadaan yang merupakan Pokok Pikiran (Pokir) Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan itu saat ini penanganannya diserahkan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti melalui Kepala Seksi (Kasi) Intel, Zia Ul Fattah Idris SH mengatakan jika kasus Pokir labor sekolah itu ditangani oleh Kejati Riau. Namun pihaknya mengaku mendapat usulan dari kepala daerah agar tidak ditindaklanjuti walaupun terjadi kerugian negara.

"Kalau masalah Pokir ini awalnya orang Kejati yang melakukan penyelidikan. Nah kemarin ada usulan dari kepala daerah kalau memang masih bisa diselesaikan ya lewat APIP saja," kata Zia.

Permintaan itu kata Kasi Intel, dikarenakan kepala daerah mengaku di Kepulauan Meranti masih kekurangan ASN, sehingga jika harus berhadapan dengan hukum, ASN menjadi semakin berkurang.

"Jangan ASN kami yang dimasukkan terus semua, saya kekurangan ASN," ujar Zia menirukan kata kepala daerah.

"Kita sampaikan ke Kejati, dan orang Kejati masih menerima usulan kami. Sehingga kasus itu diserahkan ke APIP," ujarnya lagi.

Menurut Zia, berdasarkan rekomendasi dari APIP, pihak yang bersangkutan diharuskan membayar kerugian negara, walaupun sampai saat ini harus dibayar dengan menyicil.

"Menurut sepengetahuan saya kerugian tersebut mereka disuruh bayar. Yang jelas dicicil oleh mereka, ada sudah 200 an yang mereka cicil,"ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pengadaan Laboratorium Multimedia Wireless Portabel Berbasis Software tingkat Sekolah Dasar (SD) diduga ada tindakan Korupsi yang merugikan negara kerena terdapat kelebihan anggaran.

Proyek pengadaan yang dikerjakan pada tahun 2017 lalu oleh CV Ikbal Jaya, dengan anggaran Rp1.472.583.000 terdapat beberapa permasalahan yakni, Distributor tidak berani menunjukkan harga sebenarnya dari perangkat lunak tersebut. Harga terlalu tinggi sebagai acuan HPS. Tidak ada perbandingan harga dari beberapa Distributor atau pabrikan lainnya.

Dari kasus ini pihak Kejaksaan sudah memanggil beberapa orang saksi untuk dimintai keterangannya.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020