Home
Minggu, 19/07/2015 - 06:53:28 WIB
Bulan Ini Xperia Z2 dan Z3 Akan Kedatangan Update Android 5.1.1
Minggu, 12/07/2015 - 04:52:09 WIB
Cerita Awal Aceh Dijuluki Serambi Mekkah
Minggu, 12/07/2015 - 04:43:34 WIB
Rencana Bayern Datangkan Di Maria Ditentang Sang Kapten
Kamis, 09/07/2015 - 20:01:51 WIB
PT RAPP Kerahkan Helikopter Bantu Water Bombing di TNTN
Kamis, 09/07/2015 - 19:54:33 WIB
Ingin Tahu Bentuk Pedang Nabi Muhammad? Datang ke Sini
Kamis, 09/07/2015 - 19:54:18 WIB
MK Izinkan Mantan Terpidana Ikut Pilkada
Senin, 29/06/2015 - 15:14:46 WIB
APRIL Grup Ajak Masyarakat Waspada Karhutla
Senin, 29/06/2015 - 14:54:16 WIB
Wiko segera Luncurkan HP Tertipis di Dunia
Senin, 29/06/2015 - 14:47:07 WIB
Lawan Chile, Peru Dihantui Rekor Buruk
Senin, 29/06/2015 - 14:40:25 WIB
Menu Sehat Pilihan saat Anda Telat Bangun Sahur
Senin, 29/06/2015 - 14:36:04 WIB
PDIP: Menteri Penghina Jokowi, Perempuan dari Profesional
Minggu, 07/06/2015 - 22:39:42 WIB
Pertama di Indonesia, APRIL Raih Sertifikat PEFC
 
 
 
Pindah Parpol, Anggota DPRD Tak Perlu Mundur

Rabu, 31/07/2013 - 20:08:33 WIB

JAKARTA - Kabar gembira bagi anggota DPRD yang telah memutuskan berpindah Parpol karena partai lamanya terdegradasi dari kontestan Pemilu 2014. Dalam sidang pembacaan Keputusan MK tentang uji materi UU Parpol Nomor 2 tahun 2011, MK mengabulkan permohonan pemohon, Rabu (31/7) di Jakarta.

Pengujian materi ditujukan pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  5189 (UU Nomor 2 Tahun  2011) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (bukti P-1).

Dalam sidang pembacaan Keputusan MK No.30/PUU-XI/2013, seluruh permohonan dikabulkan seluruhnya. Sehingga seluruh pemohon yang merupakan anggota DPRD  Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tetap berstatus anggota DPRD, meski yang bersangkutan telah berpindah partai, karena partainya tidak lolos verifikasi Parpol peserta Pemilu 2014.

Dalam persidangan yang diketuai Akil Mokhtar, Keputusan setebal 51 halaman tersebut, legal standing yang dimaksudkan dapat diterima, dan seluruh pihak diharuskan untuk melaksanakan hasil keputusan ini. (pby)



0 Komentar :

Komentar Anda
Nama
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Home | Politik | Hukrim | Ekbis | Seksologi | Olahraga | Kesehatan | Selebritis | Sosial | Lingkungan | Serba-Serbi |
Handphone | Film | Kuliner | Otomotif | Liputan Malam | Kawula Muda | Index
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2012-2015