JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko secara tidak langsung menyalahkan Tuhan atas kebakaran hutan dan lahan (k" />
 
Home
Selasa, 02/06/2020 - 10:50:52 WIB
WHO Konfirmasi Virus Ebola di Kongo, Netizen: Semoga Enggak Jadi Pandemi Baru
Selasa, 02/06/2020 - 06:39:27 WIB
Sulit Tidur Saat Pandemi, Alasan Dwi Sasono Hisap Ganja
Selasa, 02/06/2020 - 06:28:45 WIB
KPK Tangkap Nurhadi dan Menantunya
Senin, 01/06/2020 - 14:13:32 WIB
MPR Desak Polri Tak Tahan Ruslan Buton Karena Pakai Pasal Karet
Senin, 01/06/2020 - 14:12:38 WIB

Senin, 01/06/2020 - 13:03:18 WIB
Bulan Mei Ditutup 700 Kasus Baru Corona dan Target Meleset Presiden Jokowi
Senin, 01/06/2020 - 13:02:30 WIB
Polsek Daha Selatan Diserang, 1 Polisi Meninggal Disabet Samurai
Senin, 01/06/2020 - 12:43:55 WIB
Lockdown Dicabut, Kasus Baru Dan Kematian Di Bangladesh Meroket
Senin, 01/06/2020 - 12:39:56 WIB
Orang-orang Afrika Serang Pejabat AS: Duta Besar Yang Terhormat, Negara Anda Memalukan!
Senin, 01/06/2020 - 12:16:13 WIB
Ratusan Orang Hadiri Pemakaman Iyad Khayri, Pria Palestina Yang Ditembak Mati Polisi Israel
Senin, 01/06/2020 - 12:00:15 WIB
AS Luncurkan Misi Manusia, China Luncurkan Satelit Belt And Road Initiatives
Senin, 01/06/2020 - 11:57:16 WIB
Kuasa Hukum: Ruslan Buton Dipecat Dari TNI Karena Tolak TKA China Masuk Ke Maluku
 
Aktivis dan LSM Geram Moeldoko Minta Warga Riau Sabar
Aktivis dan LSM Geram Moeldoko Minta Warga Riau Sabar karena Bencana Asap dari Tuhan, Bukti Tidak Bi

Rabu, 18/09/2019 - 13:35:20 WIB

Politikriau.com JAKARTA
- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko secara tidak langsung menyalahkan
Tuhan atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimpa warga di
Sumatera dan Kalimantan. Dia minta warga Ria sabar di tengah asap.


Karenanya,
lewat Twitter, dia meminta warga tidak mengeluh, "tapi berusaha
menjalaninya dengan ikhlas dan berdoa." "Segala musibah datangnya dari
Allah SWT... Musibah bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, dan di
mana saja... termasuk musibah yang menimpa Pekanbaru, Riau, yang sedang
terjadi juga datangnya pun dari Allah SWT," katanya. 

Berdasarkan
data Global Forest Watch sebagaimana dilansir Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), dari 1 Agustus 2019 hingga 14 September
2019 setidaknya ada 151.862 titik kebakaran hutan di Indonesia,
terbanyak di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, dan
Sumatera Selatan. 

Dikutip
dari situs tirtoid, Made Ali, koordinator Jaringan Kerja Penyelamat
Hutan Riau (Jikalahari), mengatakan apa yang dirasakan warga "seperti
dikurung dalam sebuah ruangan tertutup bersama tungku kayu bakar yang
menyala." 

Sedemikian
parahnya hingga langit biru pun dirindukan orang-orang Riau sejak
Agustus lalu. Akibat paling fatal: seorang bayi empat bulan di Palembang
dikabarkan meninggal karena menderita infeksi saluran pernapasan akut;
ada pula seorang kakek di Riau yang ditemukan hangus terbakar di lahan
perkebunannya yang dilalap api. 

Koordinator
Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisa Khalid
memvonis pernyataan Moeldoko sebagai pernyataan yang tidak sensitif dan
mensimplifikasi masalah. 

Faktanya
karhutla bisa muncul karena aktivitas manusia. Buktinya polisi sudah
menetapkan 185 tersangka perorangan dan empat korporasi atas kejadian
ini. Permintaan agar masyarakat sabar juga tidak tepat karena bagi
Khalisa "orang Indonesia yang hidupnya 83 persen di wilayah bencana ini
sudah punya sifat-sifat itu." 

Orang
Indonesia, kata Khalisa di kantor Walhi, Jakarta, Senin (16/9/2019),
jauh lebih butuh "pernyataan pejabat publik yang dapat memastikan
jaminan perlindungan dan penanganan karhutla." 

Masalahnya, Moeldoko tidak mencuit apa pun setelah memberi khotbah agar warga selalu sabar dan berdoa itu. 

Dia
lantas meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi pernyataan Moeldoko,
yang dia lantik jadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki
pada 17 Januari 2018. 

Sebab, katanya, "pernyataan Moeldoko justru blunder buat Jokowi." 

Sementara
itu, Yati Andriyani, Koordinator Kontras, LSM yang fokus mengadvokasi
isu-isu HAM, mengatakan pernyataan Moeldoko dalam derajat tertentu
adalah bukti ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah
karhutla yang terus berulang. 

Pernyataan
Moeldoko juga membuktikan kalau masyarakat tidak bisa bergantung kepada
pemerintah, sebab pejabat pemerintahnya sendiri tidak bertindak sesuai
jabatannya. 

"Semakin
terpatri di masyarakat bahwa kita ini seperti tidak punya presiden,
karena cara pemerintah merespons segala masalah yang muncul, termasuk
kabut asap ini, selalu dengan cara-cara yang permisif tadi," tegas
Yati. 

Pada
akhirnya, pemerintah bisa dianggap pelanggar HAM karena mereka adalah
pihak yang memberi konsesi lahan kepada korporasi--tempat titik api
berawal.

"Kalau
corporate-corporate ini tidak dimintai pertanggungjawaban secara hukum,
secara efektif, secara memadai, ya pemerintah sama saja mengafirmasi
mereka melakukan kejahatan itu," pungkas Yati. (*)

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020 - PT. MEDIA WARTA RIAU