Politikriau.com PEKANBARU - Menanggapi keikutsertaan PT CPI dalam penilaian ketataan terhadap pengelolaan lingkungan (PROPER), Kadis LHK Riau" />
 
Home
Minggu, 31/05/2020 - 22:16:19 WIB
Ikatan Dokter Anak Minta Sekolah Ditutup Sampai Desember 2020
Minggu, 31/05/2020 - 19:12:51 WIB
Pendeta Hindu Penggal Kepala Orang Berdalih Hentikan Wabah Corona
Minggu, 31/05/2020 - 18:58:40 WIB
Perusahaan Farmasi Asal Amerika Ini Siap Memasarkan Vaksin Coronavirus Pada Akhir Oktober 2020
Minggu, 31/05/2020 - 08:03:12 WIB
Ditemukannya Sebanyak 6 Ton Beras CSR BUMN di Gudang PT SPM
Minggu, 31/05/2020 - 07:34:37 WIB
Bokep dan Mak Erot Bikin Ngakak, Ternyata Bisa Menjadi Dirut TVRI
Minggu, 31/05/2020 - 07:34:05 WIB
Rektor UII, Fathul Wahid kecam aksi teror terhadap diskusi Pemecatan Presiden
Sabtu, 30/05/2020 - 19:26:02 WIB
Pasukan Intelijen Israel Tangkap Imam Besar Masjid Al Aqsa
Sabtu, 30/05/2020 - 19:25:34 WIB
Bertambah 557: Positif Corona di RI
Sabtu, 30/05/2020 - 19:00:20 WIB
Permintaan Tes Swab PCR Mandiri di RSUD Arifin Ahmad Berbiaya Rp1,7 Juta Bertambah
Sabtu, 30/05/2020 - 18:46:16 WIB
AS Hendak Usir Ribuan Mahasiswa China
Sabtu, 30/05/2020 - 12:50:41 WIB
Ternyata Inilah Alasan Kenapa Anda Tidak Boleh Memberi Air Putih Kepada Bayi di Bawah Umur Enam Bula
Sabtu, 30/05/2020 - 08:37:16 WIB
Korban Corona di Riau Malah Melonjak Menjadi 117 Kasus
 
Kadis LHK Riau: Kami Tidak Tahu Perusahaan Itu Terkena Sanksi
Kadis LHK Riau: Kami Tidak Tahu Perusahaan Itu Terkena Sanksi, Penilaian Jalan Terus

Rabu, 18/09/2019 - 20:23:45 WIB

Politikriau.com PEKANBARU
- Menanggapi keikutsertaan PT CPI dalam penilaian ketataan terhadap
pengelolaan lingkungan (PROPER), Kadis LHK Riau Ir Ervin Rizaldi, MH
mengatakan, pihaknya tidak mengetahui PT CPI masih menjalankan sanksi
administrasi dari kementerian sejak tahun 2017, terkait pelanggaran
pengelolaan lingkungan. Sebab DLHK tidak pernah menerima dokumen apapun
terkait sanksi tersebut. 


Dengan
begitu,  kepesertaan CPI dalam PROPER 2019 tidak ada masalah. Terkait
surat keberatan CPI untuk mengikuti PROPER tahun ini menurut Ervin yang
didampingi Kabid Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan
Kehutanan Nelson Sitohang, surat keberatan mestinya ditujukan langsung
kepada kementerian, karena provinsi hanya mengusulkan perusahaan yang
ikut proper, namun  yang menetapkan dan meng-SK kan adalah kementrian
LHK.

"Jadi
surat keberatan dari chevron tidak tepat ditujukan kepada dinas LHK,
tapi lebih tepat langsung ke KLHK," ujar ervin baru-baru ini di ruang
kerjanya.

Sedangkan
Nelson  mengaku heran  kok ada perusahaan menolak dinilai dan ikut
dalam PROPER. "Ini ada apa, kok menolak dinilai, sementara ada
perusahaan yang justru meminta diikutkan dalam program PROPER," ujarnya.

Sementara
itu Manager Corporate Communication, Sonitha Poernomo terkait
keiikutsertaan CPI di PROPER 2018-2019 menjelaskan, dalam melaksanakan
pengelolaan lingkungan, PT. CPI  senantiasa tunduk pada peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

PT
CPI saat ini sudah menyelesaikan hampir semua tindak lanjut
penyelesaian sanksi administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan  (KLHK), tinggal menyisakan satu tindak lanjut.

"Untuk
memastikan kepesertaan PT CPI pada program PROPER 2018-2019, kami telah
melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (DLHK Riau) dan KLHK," Ujar
Sonitha
 
PROPER
2018-2019 di Riau diikuti 136 perusahaan, dan hanya 75  perusahaan yang
mengikuti verifikasi lapangan termasuk chevron. (rilis)

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020 - PT. MEDIA WARTA RIAU