Home
Selasa, 02/06/2020 - 06:39:27 WIB
Sulit Tidur Saat Pandemi, Alasan Dwi Sasono Hisap Ganja
Selasa, 02/06/2020 - 06:28:45 WIB
KPK Tangkap Nurhadi dan Menantunya
Senin, 01/06/2020 - 14:13:32 WIB
MPR Desak Polri Tak Tahan Ruslan Buton Karena Pakai Pasal Karet
Senin, 01/06/2020 - 14:12:38 WIB

Senin, 01/06/2020 - 13:03:18 WIB
Bulan Mei Ditutup 700 Kasus Baru Corona dan Target Meleset Presiden Jokowi
Senin, 01/06/2020 - 13:02:30 WIB
Polsek Daha Selatan Diserang, 1 Polisi Meninggal Disabet Samurai
Senin, 01/06/2020 - 12:43:55 WIB
Lockdown Dicabut, Kasus Baru Dan Kematian Di Bangladesh Meroket
Senin, 01/06/2020 - 12:39:56 WIB
Orang-orang Afrika Serang Pejabat AS: Duta Besar Yang Terhormat, Negara Anda Memalukan!
Senin, 01/06/2020 - 12:16:13 WIB
Ratusan Orang Hadiri Pemakaman Iyad Khayri, Pria Palestina Yang Ditembak Mati Polisi Israel
Senin, 01/06/2020 - 12:00:15 WIB
AS Luncurkan Misi Manusia, China Luncurkan Satelit Belt And Road Initiatives
Senin, 01/06/2020 - 11:57:16 WIB
Kuasa Hukum: Ruslan Buton Dipecat Dari TNI Karena Tolak TKA China Masuk Ke Maluku
Minggu, 31/05/2020 - 22:16:19 WIB
Ikatan Dokter Anak Minta Sekolah Ditutup Sampai Desember 2020
 
Koalisi Masyarakat Sipil Kaji Dasar Hukum Uji Materi Ke MK
Koalisi Masyarakat Sipil Kaji Dasar Hukum Uji Materi Ke MK Untuk Batalkan UU KPK

Rabu, 18/09/2019 - 23:04:44 WIB

Politikriau.com Koalisi
Masyarakat Sipil Kawal KPK dipastikan akan mengajukan uji materi atau
judicial review (JR) untuk membatalkan revisi UU 30/2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).










Rencananya, dalam waktu dekat pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera dilakukan.

Begitu
kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadana yang
juga bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK, di Kawasan Tebet,
Jakarta Selatan, Rabu (18/9).






"Pasti (ajukan JR). Karena memang itu jalur hukum
konstitusional terakhir yang bisa kita tempuh untuk mengembalikan UU KPK
seperti sebelumnya," ujar Kurnia.

Selain Koalisi Masyarakat
Sipil, kata Kurnia, sudah banyak lembaga-lembaga lain yang konsern
terhadap KPK telah secara tegas berencana mengajukan judicial review ke
MK.

Kurnia menjelaskan, landasan hukum pengajuan judicial review
ini lantaran ditemukan banyak beberapa catatan hukum yang bertentangan,
mulai dari pasal soal Dewan Pengawas (DP) kemudian izin penyadapan
hingga pemberlakuan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3).

"Sudah
secara gamblang sebenernya pasal-pasal itu kita bisa menyampaikan
argumentasi hukumnya. Karena terlihat sekali DPR dan pemerintah ini
serampangan membahas UU KPK. Jadi sangat mudah untuk dibantah
argumentasi yang mereka sampaikan," tegasnya.


Lebih lanjut, Kurnia menegaskan, pihaknya masih melakukan kajian
mendalam dan mengumpukan sejumlah bukti penguat untuk mengajukan
judicial review ke MK.




Kurnia mengaku pesimis mengandalkan presiden untuk mengeluarkan Perpu, menurutnya hal itu akan mendapatkan hasil yang nihil.  
"Kita
pasti kirimkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau soa Perpu, kita
justru pesimis. Karena dua momentum pemilihan komisioner KPK dan revisi
UU KPK, presiden tidak ada terlihat keberpihakan kepada KPK,"
pungkasnya.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020 - PT. MEDIA WARTA RIAU