Home
Selasa, 02/06/2020 - 10:50:52 WIB
WHO Konfirmasi Virus Ebola di Kongo, Netizen: Semoga Enggak Jadi Pandemi Baru
Selasa, 02/06/2020 - 06:39:27 WIB
Sulit Tidur Saat Pandemi, Alasan Dwi Sasono Hisap Ganja
Selasa, 02/06/2020 - 06:28:45 WIB
KPK Tangkap Nurhadi dan Menantunya
Senin, 01/06/2020 - 14:13:32 WIB
MPR Desak Polri Tak Tahan Ruslan Buton Karena Pakai Pasal Karet
Senin, 01/06/2020 - 14:12:38 WIB

Senin, 01/06/2020 - 13:03:18 WIB
Bulan Mei Ditutup 700 Kasus Baru Corona dan Target Meleset Presiden Jokowi
Senin, 01/06/2020 - 13:02:30 WIB
Polsek Daha Selatan Diserang, 1 Polisi Meninggal Disabet Samurai
Senin, 01/06/2020 - 12:43:55 WIB
Lockdown Dicabut, Kasus Baru Dan Kematian Di Bangladesh Meroket
Senin, 01/06/2020 - 12:39:56 WIB
Orang-orang Afrika Serang Pejabat AS: Duta Besar Yang Terhormat, Negara Anda Memalukan!
Senin, 01/06/2020 - 12:16:13 WIB
Ratusan Orang Hadiri Pemakaman Iyad Khayri, Pria Palestina Yang Ditembak Mati Polisi Israel
Senin, 01/06/2020 - 12:00:15 WIB
AS Luncurkan Misi Manusia, China Luncurkan Satelit Belt And Road Initiatives
Senin, 01/06/2020 - 11:57:16 WIB
Kuasa Hukum: Ruslan Buton Dipecat Dari TNI Karena Tolak TKA China Masuk Ke Maluku
 
Walhi: Berulangnya Kebakaran Hutan
Walhi: Berulangnya Kebakaran Hutan Bukti Gagalnya Jokowi

Rabu, 18/09/2019 - 23:04:53 WIB

Politikriau.com Wahana
Lingkungan Hidup (Walhi) menyebut penegakan hukum pasca kebakaran hutan
dan lahan sejak 2015 malah dioperasionalkan secara setengah hati dan
berstandar ganda.










Berdasarkan informasi yang disebutkan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK) di publik bahwa luas kebakaran hutan dan
lahan hingga 15 September 2019 mencapai 328.724 hektar, yang terdiri
239.161 hektar di tanah mineral, dan 89.563 hektar di lahan gambut.

Asap
beracun yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah
ekosistem gambut masih mengancam kehidupan warga di Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan beberapa
provinsi lainnya.






"Kondisi ini memperlihatkan negara gagal dalam melindungi dan
memenuhi hak-hak dasar rakyatnya," kata Manajer Kajian Kebijakan
Eksekutif nasional WALHI Boy Jefrey Even Sembiring di kantornya,
Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).

Bahkan di tengah derita
yang dialami rakyat yang menjadi korban asap, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) masih sempat-sempatnya memberikan dorongan perbaikan ekosistem
investasi.

"Jokowi seolah tutup mata bahwa praktik buruk ilegal,
dan perizinan yang tidak semestinya yang berkedok investasilah menjadi
penyebab utama kebakaran hutan dan lahan yang terus langgeng dari
penghujung 1990-an sampai dengan sekarang ini," ucap Boy Jefry.

"Kedok
negara lalai dan seolah mengaku, penegakan hukum yang seolah serius
disajikan guna memperbaiki citra pemerintah saja," sambungnya.


Selain itu, KLHK juga tercatat telah melakukan penyegelan 48
areal konsesi perusahaan dan 1 penyegelan lahan terbakar milik
perorangan, dengan total luas sebanyak 8.931 hektar.

"Untuk KLHK, masih belum diketahui maksud dari penyegelan yang dilakukannya," tegasnya.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020 - PT. MEDIA WARTA RIAU