Home
 
Kabut Asap: Ketidakberdayaan Negara
Kabut Asap: Ketidakberdayaan Negara Menghadapi Korporasi

Kamis, 19/09/2019 - 11:39:40 WIB


oleh: Syed Agung Afandi, S.IP., M.I.P*

Politikriau.com MAYORITAS negara
berkembang meyakini kebijakan large-scale land acquisitions (akuisisi
lahan skala luas) melalui proses legal pemberian konsesi lahan pada
investor akan membantu negara meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selama
empat dekade terakhir sektor perkebunan dan perdagangan mengalami
pertumbuhan yang sangat pesat. Tanaman global seperti sawit mengalami
peningkatan produksi lebih dua kali lipat dari periode sebelumnya. Ini
kemudian dijadikan promosi besar pada banyak negara agar menerapkan
strategi pembangunan berbasis tanaman ekspor sehingga tercipta
perdagangan lintas negara.

Negara-negara dunia ketiga
berlomba-lomba mengembangkan tanaman ekspor yang kemudian berdampak pada
transformasi desa yang  diorientasikan menjadi pusat-pusat tanaman
dunia dan bahan baku ekspor sehingga sejak itu dunia korporasi telah
mampu “membentuk” desa.

Di luar itu, tanaman penghasil kertas
juga menjadi salah satu tanaman primadona negara-negara yang memiliki
lahan luas.  Secara khusus, praktik eksploitasi lahan skala luas untuk
perkebunan sawit dan bahan baku kertas (kayu akasia) telah berlangsung
sejak tahun 1970an di Indonesia.

Orientasi perubahan kebutuhan
pasar yang pesat menyebabkan perburuan tanah meningkat hebat di
negara-negara dunia ketiga. Proses perburuan yang semula merupakan akses
untuk mendapatkan tanah-tanah tidak produktif (idle land) guna
pengembangan tanaman ekspor kemudian juga merambah ke lahan produktif
pedesaan dan area hutan. Aksi ini yang kemudian semakin gencar seiring
dengan meningkatnya kebutuhan pasar.

Di Indonesia, mayoritas
akuisisi tanah skala luas digunakan oleh pemodal untuk kepentingan
perkebunan dan tanaman industri. Semua itu merupakan fenomena global
yang diperuntukkan guna melayani kepentingan pasar, bukan skema yang
dibangun untuk menyejahterakan masyarakat lokal. 

Eksploitasi
hutan Indonesia menemukan pasar ekspor dengan permintaan bahan baku
kertas yang tinggi. Gelombang kedua setelah eksploitasi hutan adalah
pemberian tanah bekas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) menuju konsesi Hutan
Tanaman Industri (HTI) di samping sebagian dikonsesikan untuk
pembangunan perkebunan skala luas. Pada periode inilah sawit mulai
menemukan booming-nya di Indonesia.

Sebagai pemberi garansi
eksploitasi tahap lanjut atas lahan-lahan bekas Hak Pengusahaan Hutan,
negara tidak berwibawa untuk menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang
melakukan pembakaran hutan dan lahan. Disinilah awal sekaligus titik
temu atas permasalahan rutin kabut asap setiap tahunnya. 

Penyegelan
yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak
memberikan efek jera bagi korporasi. Hampir tidak ada political will
untuk penegakan hukum. Negara tidak memiliki kemauan politik yang lugas
untuk menangani dan menegakkan hukum atas kasus pembakaran hutan dan
lahan yang terjadi. Akibatnya perusahaan yang mestinya bertanggung jawab
atas pembakaran hutan dan lahan cenderung mengesampingkan kewajibannya.

Pemerintah
sangat lamban dan tidak tegas menindaklanjuti korporasi yang melakukan
pembakaran hutan dan lahan. Pemerintah bahkan memberikan impunitas atau
kekebalan hukum kepada sejumlah korporasi serta bersikap permisif
terhadap kejahatan lingkungan ini.

Negara telah memberikan
contoh buruk bagi perusahaan pembakar hutan dan lahan untuk melanggar
hukum. Hal ini dipertontonkan dengan pengajuan  Pinanjauan Kembali (PK)
terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembakaran hutan dan lahan
yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tindakan pemerintah ini sama artinya
secara implisit telah melindungi korporasi yang melanggar hukum.

Pembakaran
hutan dan lahan sudah menjadi tradisi tahunan yang dipastikan terjadi
setiap memasuki musim kemarau. Kabut asap adalah tentang masalah
kemanusiaan. Adalah hak setiap manusia bahkan seluruh mahluk hidup untuk
dapat hidup dengan nyaman serta dapat menghirup udara segar.

Kapan
bangsa ini mampu belajar dari pengalaman? Seiring Global warming yang
semakin mengkhawatirkan, peran dan fungsi hutan menjadi vital bagi
kehidupan. Jika hanya demi keserakahan ekonomi, ini tentu tidak
sebanding dengan keberlangsungan hidup di masa mendatang.

Luasnya
hutan Indonesia serta lemahnya kapasitas politik pemerintah telah
menyebabkan eksploitasi secara masif. Dalam konteks ini laju deforestasi
tidak terbendung. Negara tidak mampu melakukan upaya pencegahan secara
efektif sekalipun dampak yang ditimbulkan sudah sangat luas. Secara
keseluruhan, deforestasi serta kabut asap telah merampas banyak ruang
dan keadilan bagi seluruh mahluk hidup.

*Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab Pekanbaru

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2018