Home
 
Kasus Karhutla PT Adei Plantation
Kasus Karhutla PT Adei Plantation, Mabes Polri Panggil Bupati Pelalawan HM Harris

Selasa, 24/09/2019 - 22:28:52 WIB

Politikriau.com PELALAWAN
- Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang menjerat PT Adei
Plantation and Industry Distrik Nilo di Kabupaten Pelalawan Riau terus
bergulir di Markas Besar (Mabes) Polri hingga akhir bulan September ini
sejak dimulainya penyelidikan.

Penyidik Tindak Pidana Tertentu
(Tipiter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memanggil
sejumlah saksi-saksi dalam kasus kebakaran di lahan produktif milik PT
Adei.

Apalagi sejak penanganan perkaranya ditingkatkan ke penyidikan, pemeriksaan semakin intensif dilakukan penyidik Mabes Polri.

Dilansi
dari Tribunpekanbaru, penyidik Bareskrim Polri akan memanggil dan
memeriksa sejumlah saksi termasuk dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Pelalawan.

Satu d iantaranya yakni Bupati Pelalawan HM Harris yang akan diperiksa pada Kamis (26/9/2019) mendatang.

Bupati Harris akan diminta keterangan seputar perizinan yang dimiliki PT Adei.

Saat dikonfirmasi perihal pemanggilan oleh Bareskrim Polri ini, Bupati Harris membenarkannya.

Ia diminta hadir Kamis mendatang terkait kasus Karhutla PT Adei di Mabes.

Kebetulan
sekali Harris bersama beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) ada tugas dinas ke Jakarta pada Rabu (25/9/2019) sampai Kamis
(26/9/2019) mendatang.

"Kitakan diundang Menkomatirim besok dan
Kamis. Jadi memang ketepatan bersamaan di Jakarta," tandas Harris usai
menghadiri acara syukuran haji di gedung daerah Datuk Laksamana
Mangkudiraja, Selas (24/9/2019).

Harris menjelaskan, ia akan
membeberkan semua perizinan milik perusahaan asal Malaysia itu kepada
penyidik sepanjang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Sebab sebagian kewenangan terkait izin ada di Provinsi Riau maupun pemerintah pusat.

"Kitakan cuman sebagai saksi saja," tambahnya.

Seperti
diketahui, Karhutla terjadi di kebun sawit milik PT Adei pada 7
September lalu pada sore hari tepatnya di Divisi II Distrik Nilo di Des
Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.

Hingga jam 22.00 wib api baru berhasil dipadamkan oleh puluham tim pemadam beserta mesin dan alat berat.

Api sempat melalap kebun sawit yang akan direplanting tahun 2021 itu selu 4 hekta lebih.

Bareskrim
Mabes Polri, melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau
berencana akan memanggil sejumlah pihak dari PT Adei Plantation.

Hal ini setelah polisi menaikkan status perkara kebakaran lahan (Karhutla) perusahaan Malaysia tersebut seluas 4,5 hektar.

Polisi menduga ada unsur kesengajaan. Pembakaran diduga bertujuan untuk melakukan replanting atau penanaman sawit kembali.

PT Adei Plantation, merupakan perusahaan kedua yang disidik terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.

Setelah
sebelumnya, polisi sudah menyidik PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS), yang
lahan operasionalnya juga ada di Kabupaten Pelalawan.

"Ini ada
peta replanting, yang dikeluarkan perusahaan, ini dugaan proses
replanting, memang dikerjakan dengan cara membakar lahan," sebut
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Brigjen Muhammad Fadil Imran,
saat meninjau lokasi lahan PT Adei Plantation yang terbakar, Jumat
(20/9/2019).

Disinggung soal siapa yang bertanggung jawab dalam
kasus ini, Fadil memaparkan jika sejumlah pihak akan dimintai
pertanggungjawaban.

"Manager Area sampai Direktur Operasi di
daerah, secara undang-undang korporasi dan perseroan kita mintai
pertanggungjawaban," tegasnya.

Terkait kasus kebakaran hutan dan
lahan (Karhutla) yang diduga melibatkan sejumlah korporasi di Riau,
Fadil menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

"Tim
Bareskrim akan mendorong pemerintah daerah, kita akan kordinasi, kita
akan panggil ke Polda, kita panggil ke Mabes. Seluruh Kepala Dinas dan
Bupati yang wilayahnya terdapat kebakaran lahan dan hutan," tuturnya.

Bahkan
pihaknya kata Fadil, akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah,
agar tidak menerbitkan atau menghentikan sementara proses penerbitan
Izin Usaha Perkebunan (IUP), saat lahan perusahaannya terjadi kebakaran,
saat proses penyidikan selesai.

"Fenomena-fenomena pembakaran
lahan untuk dijadikan perkebunan, ini yang ingin kita ungkap, khususnya
di hulunya, agar izinnya diperbaiki," bebernya.

"Kita juga
bersinergi bersama KLHK, mendorong pemerintah daerah untuk aktif,
sekaligus memperkuat pencegahan. Karena dengan tidak memberikan izin,
maka perusahaan-perusahaan pasti tidak akan melakukan clean clearing
dengan cara pembakaran. Kita terpadu melakukan kegiatan (pengawasan dan
penindakan)," sambung dia lagi.

Fadil menjabarkan, KLHK dalam hal
ini, melakukan penindakan dengan mengajukan penuntutan secara perdata.
Sementara, polisi melakukan penyidikan pidana.

"Kita juga
melibatkan KLHK (dalam penyidikan), termasuk Lapan untuk potret citra
satelit, sebelum, saat dan setelah kejadian kebakaran," urainya.

Fadil
menuturkan, setelah pemasangan police line di lahan PT Adei Plantation,
tim dari Bareskrim selanjutnya juga akan melakukan pemeriksaan dokumen.
Tentang rencana kerja PT Adei.

"Misalnya dokumen seperti ini, kita temukan dokumen rencana replanting, itu yang akan kita dalami," tegasnya.

Dia memastikan, Polri akan menindak secara tegas, terhadap aksi pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan dengan cara membakar.

"Kita dorong Bupati agar izin operasional perusahaannya dicabut," ujarnya.

Hal ini ditambahkan Fadil, dalam rangka penguatan pencegahan Karhutla, sebagaimana yang diamatkan oleh Presiden RI, Joko Widodo.

"Kita
akan lihat seperti apa upaya pencegahan dari pihak perusahaan. Kalau
sudah diingatkan tapi masih terjadi kebakaran dan diterbitkan izinnya,
kita lihat nanti indikasi pelanggaran pidana yang dilakukan," tutupnya.
(*)

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2018