Home
 
Izin Perusahaan, Pemerintah Riau dan Pusat Jangan Main-main
Soal Izin Perusahaan, Pemerintah di Riau dan Pusat Diminta Jangan Main-main Lagi

Rabu, 25/09/2019 - 23:19:52 WIB

Politikriau.com PEKANBARU -
Lemahnya penindakan hukum terhadap kasus Karhutla yang diduga dilakukan
oleh perusahaan besar yang mengelola hasil perkebunan dan HTI di
wilayah Provinsi Riau karena Pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Riau dan
pusat terkesan main-main dalam mengeluarkan izin lingkungannya.

Hal
ini diungkapkan oleh Ketua Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR
RI M. Nasir, Rabu (25/9/2019) sore usai gelar pertemuan tertutup dengan
delapan perusahaan di Hotel Pengeran. Dia menilai izin yang dikeluarkan
pemerintah harusnya sesuai prosedur.

"Kalau berikan izin itu,
pemerintah daerah maupun di pusat harus melihat semuanya dari segala
sisi. Izin yang dikeluarkan itu, apakah layak dikeluarkan atau tidak
untuk perusahaan," kata Nasir kepada halloriau.com.

Menurut
Nasir, izin yang diterbitkan kepada perusahaan itu apakah sudah cukup
atau masih kurang. Selain itu, kata dia apakah peralatannya sudah cukup
memadai dalam penanganan masalah kebakaran lahan dan hutan.

"Kalau
tidak, jangan berikan izin. Ini diberikan izinnya, persiapan perusahaan
tidak mencukupi. Jangan dibuat main lagi," tegas Nasir.

Selain
itu, Nasir minta Kapolda Riau dan Gubernur Riau turun ke lokasi sehingga
dapat melihat yang sebenarnya terjadi. Sehingga mampu bekerja
semaksimal mungkin dan agar permasalahan ini tidak terulang kembali di
tahun mendatang.

Katanya lagi, bagus penyidik turun ke Riau
untuk mengawasi kinerja jajaran Polda Riau dalam penegakkan hukum yang
benar atas kasus karhutla. Sejatinya, Nasir berharap Polda Riau jangan
polanya hanya padamkan api, itu bukan solusi.

"Artinya, yang salah harus ditindak. Pertanyaannya adalah saat ini Polda Riau mau gak melakukan itu," tantang Nasri.

Lebih
lanjut, Nasir berterima kasih banyak kepada Kapolri yang telah
menurunkan tim khusus mengawasi proses penyelidikan kasus karhutla di
Riau. Sehingga, kata dia Polda dan jajarannya dapat bekerja dengan
benar, jika menemukan penyimpangan segera ditindak.

"Kalau ada
ditemukan keadaan menyimpang dari perusahaan, agar benar-benar ditindak
untuk bisa diberikan sanksi hukum sehingga dapat cepat selesai. Saat ini
berdasarkan laporan KLHK sudah ada 8 perusahaan yang telah disegel,"
singkat Nasir.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2018