Home
Senin, 13/07/2020 - 14:55:08 WIB
Pekanbaru Masih Zona Merah untuk Belajar Mengajar Tatap Muka, Disdik Akan Tegur Sekolah yang Bandel
Senin, 13/07/2020 - 14:54:33 WIB
Sumpah Tayyip Erdogen, Bebaskan Masjid Al Aqsa dari Jajahan Israel
Senin, 13/07/2020 - 14:22:00 WIB
Mangsa 7 Ternak Warga, Harimau Sumatera di Pariaman Masuk Perangkap BKSDA
Senin, 13/07/2020 - 14:13:38 WIB
Tersangka Pencabulan 305 Anak, Akhirnya Tewas Usai Percobaan Bunuh
Senin, 13/07/2020 - 13:50:13 WIB
Kapal Perang AS Terbakar, Puluhan Tentara Luka-luka
Senin, 13/07/2020 - 13:49:25 WIB
Jokowi : Lonjakan Kasus Corona karena Imported Case
Senin, 13/07/2020 - 07:26:04 WIB
Artis Cantik HH Umur 23 Tahun Ditangkap Polrestabes Medan Dugaan Prostitusi Artis
Senin, 13/07/2020 - 07:25:21 WIB
Press Release Pengungkapan 14,5 Kg Sabu di Bengkalis, Ternyata Begini Modus Pelaku
Senin, 13/07/2020 - 06:56:29 WIB
Pria di India Ini Memberi Alkohol Pada Puluhan Anak Laki-Laki Sebelum Akhirnya Dicabuli
Senin, 13/07/2020 - 06:36:26 WIB
Akademi Militer Indonesia Dilanda Wabah Virus Corona
Minggu, 12/07/2020 - 19:08:06 WIB
Ini 112 Daerah dan Syarat Dapat Izin Pembelajaran Tatap Muka
Minggu, 12/07/2020 - 19:07:18 WIB
Tunjuk Prabowo Sebagai Nakhoda Lumbung Pangan
 
Parpol Pejudi dan Pezina Ikut Pilkada
Parpol Sambut Baik Larangan Pejudi dan Pezina Ikut Pilkada

Jumat, 04/10/2019 - 15:45:49 WIB

Politikriau.com JAKARTA - Sekjen
Partai Nasdem, Johnny G Plate mengaku belum membaca detail terkait
rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur larangan
pelaku judi, zina, dan mabuk bagi calon kepala daerah Pilkada 2020.
Namun pada prinsipnya ia setuju adanya aturan tersebut.

"Pada
prinsipnya untuk menjaga integritas pemimpin di daerah, baik gubernur
maupun bupati itu oke," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Tidak hanya itu, Johnny mengatakan
ada syarat lain yang juga harus dilihat, yaitu terpenuhinya hak-hak
dasar yang terkait hak asasi, hak dasar politik warga negara.

"Kalau
orang yang sudah dihukum itu berarti kan proses mensosialisasikan
kembali ke masyarakat itu sudah dilakukan terhadap terpidana. Ini yang
harus dilihat dengan baik," katanya.

Selain itu, Johnny juga
mengungkapkan terkait rencana direvisi undang-undang (UU) Pilkada. Jika
nantinya UU Pilkada  jadi direvisi maka PKPU harus disesuiakan.

"Yang kita harapkan PKPU jangan membuat norma baru itu yang tidak boleh?," tuturnya.

Ketua
DPP PKS Tifatul Sembiring juga mengomentari adanya larangan tersebut.
Menurutnya kepala daerah harus bermoral. "Kita ini orang timur, jadi
nggak bisa tidak bermoral, itu susah," ungkapnya.

Sebelumnya KPU
menggelar uji publik rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
tentang pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2020. Salah satunya
adanya aturan yang menyebutkan pelarangan pelaku judi, mabuk, dan
berzina bagi calon kepala daerah. (*)

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020