Home
 
KPK Sita Dokumen PT Adhi Karya
KPK Sita Dokumen PT Adhi Karya Terkait Jembatan Bangkinang

Selasa, 08/10/2019 - 09:06:05 WIB

Politikriau.com
Jakarta,  Indonesia -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen penawaran yang diajukan PT Adhi Karya terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau Tahun Anggaran 2015-2016.

Penyitaan
dilakukan usai penyidik merampungkan pemeriksaan terhadap Staf
Administrasi Pemasaran Departemen Pemasaran PT Adhi Karya bernama
Mohamad Idris.

Pada agenda pemeriksaan hari ini, Idris dimintai
keterangan untuk tersangka Adnan selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Pembangunan Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten
Kampar, Riau.


"Melalui saksi yang dipanggil, penyidik
melakukan penyitaan dokumen penawaran yang diajukan PT Adhi Karya
sebagai 3 besar dari peserta lelang proyek pembangunan Jembatan
Waterfront City Multy Years," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada
wartawan, Senin (7/10) malam.



Dalam
kasus ini, KPK menetapkan Adnan bersama dengan Manajer Wilayah ll PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk/Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk I Ketut Suarbawa (IKS) sebagai tersangka.

Adnan dan
Ketut Suarbawa diduga kongkalikong dalam proyek Jembatan Waterfront
City atau Jembatan Bangkinang di Kabupaten Kampar tahun 2015-2016 yang
menelan anggaran Rp117,68 miliar. Akibat dugaan kongkalikong, negara
menderita kerugian yang ditaksir mencapai Rp39,2 miliar.

Keduanya
disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini bermula saat Pemerintah Kabupaten
Kampar mencanangkan beberapa proyek strategis di antaranya Pembangunan
Jembatan Bangkinang atau yang kemudian disebut dengan Jembatan
Waterfront City.

Pada pertengahan 2013, Adnan diduga mengadakan
pertemuan dengan Ketut Suarbawa dan beberapa pihak lainnya. Di pertemuan
itu, Adnan memerintahkan pemberian infomasi tentang desain jembatan dan  EngineersEstimate kepada IKS.

"Pada 19 Agustus 2013, Kantor
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar mengumumkan Ielang
Pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan ruang
lingkup pekerjaan pondasi. Lelang ini dimenangkan oleh PT Wijaya Karya,"
ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers pada Kamis
(14/3) silam.



Pada
Oktober 2013, kontrak pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun
Anggaran 2013 senilai Rp15.198.470.500,00 (Rp15,198 miliar) dengan ruang
lingkup pekerjaan pondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20
Desember 2014 ditandatangani.

Setelah itu, Adnan meminta
pembuatan Engineers Estimate Pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun
Anggaran 2014 kepada konsultan, dan Ketut Suarbawa meminta kenaikan
harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

"KPK menduga kerja sama
antara ADN dan IKS terkait penetapan Harga Perkiraan Sendiri ini terus
berlanjut di tahun-tahun berikutnya sampai pelaksanaan pembangunan
Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun
2015, APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016," tutur Saut.

Adnan
diduga menerima uang sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai
kontrak pembangunan Jembatan Waterfront City tersebut. KPK menduga para
tersangka melakukan kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2018