Politikriau.com  Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golk" />
 
Home
Senin, 13/07/2020 - 14:55:08 WIB
Pekanbaru Masih Zona Merah untuk Belajar Mengajar Tatap Muka, Disdik Akan Tegur Sekolah yang Bandel
Senin, 13/07/2020 - 14:54:33 WIB
Sumpah Tayyip Erdogen, Bebaskan Masjid Al Aqsa dari Jajahan Israel
Senin, 13/07/2020 - 14:22:00 WIB
Mangsa 7 Ternak Warga, Harimau Sumatera di Pariaman Masuk Perangkap BKSDA
Senin, 13/07/2020 - 14:13:38 WIB
Tersangka Pencabulan 305 Anak, Akhirnya Tewas Usai Percobaan Bunuh
Senin, 13/07/2020 - 13:50:13 WIB
Kapal Perang AS Terbakar, Puluhan Tentara Luka-luka
Senin, 13/07/2020 - 13:49:25 WIB
Jokowi : Lonjakan Kasus Corona karena Imported Case
Senin, 13/07/2020 - 07:26:04 WIB
Artis Cantik HH Umur 23 Tahun Ditangkap Polrestabes Medan Dugaan Prostitusi Artis
Senin, 13/07/2020 - 07:25:21 WIB
Press Release Pengungkapan 14,5 Kg Sabu di Bengkalis, Ternyata Begini Modus Pelaku
Senin, 13/07/2020 - 06:56:29 WIB
Pria di India Ini Memberi Alkohol Pada Puluhan Anak Laki-Laki Sebelum Akhirnya Dicabuli
Senin, 13/07/2020 - 06:36:26 WIB
Akademi Militer Indonesia Dilanda Wabah Virus Corona
Minggu, 12/07/2020 - 19:08:06 WIB
Ini 112 Daerah dan Syarat Dapat Izin Pembelajaran Tatap Muka
Minggu, 12/07/2020 - 19:07:18 WIB
Tunjuk Prabowo Sebagai Nakhoda Lumbung Pangan
 
Idrus Marham Resmi Jadi Napi Di LP Cipinang
Terpidana 2 Tahun, Idrus Marham Resmi Jadi Napi Di LP Cipinang

Kamis, 19/12/2019 - 07:33:26 WIB

Politikriau.com Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham terpidana kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU-MT) Riau-1 mulai menjalani penahanan usai putusan Kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Idrus sedianya resmi menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Cipinang, Jakarta mulai Rabu (18/12).

"Telah dilaksanakan eksekusi pidana badan terhadap terpidana Idrus Marham di Lapas Klas 1 Cipinang Jakarta terkait dengan kasus suap PLTU Riau-1," ucap Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu malam (18/12).

Diketahui, Majelis Hakim MA telah mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan Idrus. Dalam putusan itu membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sehingga, Idrus Marham hanya menjalani hukuman pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan dari putusan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukuman Idrus Marham menjadi 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Sebelumnya, pada tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, majelis hakim menghukum Idrus pidana penjara selama tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Putusan majelis hakim MA yang dipimpin Ketua Majelis Suhadi yang didampingi Hakim anggota yakni Abdul Latif dan Krishna Harahap diputuskan pada Senin kemarin (2/12).

Diketahui, pada putusan sebelumnya, Idrus terbukti menerima suap bersama-sama Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Hakim saat itu menjelaskan bahwa secara fisik Idrus tak menikmati uang suap. Akan tetapi, Idrus mengetahui dan menghendaki adanya penerimaan uang Rp 2,250 miliar yang diterima Eni.

Idrus secara aktif juga membujuk agar Kotjo memberikan uang kepada Eni. Selain itu, uang tersebut digunakan untuk membiayai keperluan partai serta untuk membiayai keperluan suami Eni yang maju dalam pemilihan kepala daerah di Temanggung, Jawa Tengah.

Pemberian uang tersebut bertujuan supaya Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU-MT) Riau-1.

Proyek tersebut rencananya dikerjakan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020