Riauterdepan.com Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta berharap" />
 
Home
Senin, 13/07/2020 - 14:55:08 WIB
Pekanbaru Masih Zona Merah untuk Belajar Mengajar Tatap Muka, Disdik Akan Tegur Sekolah yang Bandel
Senin, 13/07/2020 - 14:54:33 WIB
Sumpah Tayyip Erdogen, Bebaskan Masjid Al Aqsa dari Jajahan Israel
Senin, 13/07/2020 - 14:22:00 WIB
Mangsa 7 Ternak Warga, Harimau Sumatera di Pariaman Masuk Perangkap BKSDA
Senin, 13/07/2020 - 14:13:38 WIB
Tersangka Pencabulan 305 Anak, Akhirnya Tewas Usai Percobaan Bunuh
Senin, 13/07/2020 - 13:50:13 WIB
Kapal Perang AS Terbakar, Puluhan Tentara Luka-luka
Senin, 13/07/2020 - 13:49:25 WIB
Jokowi : Lonjakan Kasus Corona karena Imported Case
Senin, 13/07/2020 - 07:26:04 WIB
Artis Cantik HH Umur 23 Tahun Ditangkap Polrestabes Medan Dugaan Prostitusi Artis
Senin, 13/07/2020 - 07:25:21 WIB
Press Release Pengungkapan 14,5 Kg Sabu di Bengkalis, Ternyata Begini Modus Pelaku
Senin, 13/07/2020 - 06:56:29 WIB
Pria di India Ini Memberi Alkohol Pada Puluhan Anak Laki-Laki Sebelum Akhirnya Dicabuli
Senin, 13/07/2020 - 06:36:26 WIB
Akademi Militer Indonesia Dilanda Wabah Virus Corona
Minggu, 12/07/2020 - 19:08:06 WIB
Ini 112 Daerah dan Syarat Dapat Izin Pembelajaran Tatap Muka
Minggu, 12/07/2020 - 19:07:18 WIB
Tunjuk Prabowo Sebagai Nakhoda Lumbung Pangan
 
DPR Panggil Menhan Hingga Panglima TNI
Kamis Besok, DPR Panggil Menhan Hingga Panglima TNI Bahas Natuna Utara

Senin, 13/01/2020 - 23:31:48 WIB

Politikriau.com Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta berharap pemerintah kompak menangani persoalan pelanggaran Zona Ekonomi Khusus (ZEE) Indonesia yang dilakukan oleh kapal China di Laut Natuna Utara.

"Kalau kemampuan berperang kita bisa  berdebatlah, tetapi untuk sampai perang ini kan panjang sekali. Sekarang ini yang paling hebat adalah diplomasi," ucap Sukamta saat diskusi publik bertema Kedaulatan RI Atas Natuna yang diselenggarakan oleh Centre for Dialogue And Cooperation Among Civilizations (CDCC) di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/1).

Menurutnya, cara diplomasi penting dilakukan dengan catatan harus mendapatkan dukungan moral melalui komentar-komentar yang kompak atau seragam dari pihak pemerintah.

Oleh karenanya, Komisi I DPR RI akan memanggil beberapa pihak untuk mengetahui persoalan yang sesungguhnya. Komisi I DPR RI berencana akan memanggil Kementerian Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, BIN dan Bakamla pada Kamis (16/1).

"Kita rapat bersama-bersama ingin tahu detail persoalan yang berkembang secara teknis, sebab secara teknis statemen antara Bakamla dengan angkatan laut ada perbedaan-perbedaan sedikit," jelasnya.

"Nah kita ingin tahu duduk persoalan dan kemudian DPR intinya siap memberikan backup secara politik," tandasnya.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020