Home
Senin, 13/07/2020 - 14:55:08 WIB
Pekanbaru Masih Zona Merah untuk Belajar Mengajar Tatap Muka, Disdik Akan Tegur Sekolah yang Bandel
Senin, 13/07/2020 - 14:54:33 WIB
Sumpah Tayyip Erdogen, Bebaskan Masjid Al Aqsa dari Jajahan Israel
Senin, 13/07/2020 - 14:22:00 WIB
Mangsa 7 Ternak Warga, Harimau Sumatera di Pariaman Masuk Perangkap BKSDA
Senin, 13/07/2020 - 14:13:38 WIB
Tersangka Pencabulan 305 Anak, Akhirnya Tewas Usai Percobaan Bunuh
Senin, 13/07/2020 - 13:50:13 WIB
Kapal Perang AS Terbakar, Puluhan Tentara Luka-luka
Senin, 13/07/2020 - 13:49:25 WIB
Jokowi : Lonjakan Kasus Corona karena Imported Case
Senin, 13/07/2020 - 07:26:04 WIB
Artis Cantik HH Umur 23 Tahun Ditangkap Polrestabes Medan Dugaan Prostitusi Artis
Senin, 13/07/2020 - 07:25:21 WIB
Press Release Pengungkapan 14,5 Kg Sabu di Bengkalis, Ternyata Begini Modus Pelaku
Senin, 13/07/2020 - 06:56:29 WIB
Pria di India Ini Memberi Alkohol Pada Puluhan Anak Laki-Laki Sebelum Akhirnya Dicabuli
Senin, 13/07/2020 - 06:36:26 WIB
Akademi Militer Indonesia Dilanda Wabah Virus Corona
Minggu, 12/07/2020 - 19:08:06 WIB
Ini 112 Daerah dan Syarat Dapat Izin Pembelajaran Tatap Muka
Minggu, 12/07/2020 - 19:07:18 WIB
Tunjuk Prabowo Sebagai Nakhoda Lumbung Pangan
 
Ubedilah Badrun: Jelas Lebih Utamakan Ekonomi Dibanding Nyawa Rakyat
Presiden Jokowi Jelaskan Alasannya Tolak Karantina Wilayah

Jumat, 03/04/2020 - 06:39:45 WIB

Politikriau.com Presiden Joko Widodo dinilai lebih mengutamakan ekonomi dibanding kepentingan menyelamatkan nyawa rakyatnya di tengah wabah virus corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun merespon pidato Presiden Joko Widodo di Batam yang mengemukakan alasannya tidak membolehkan karantina wilayah.

"Narasi Jokowi itu perlu dikritik, terlihat jelas lebih mengutamakan ekonomi dibanding nyawa rakyat. Mengapa? Karena meski ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tetapi masih membolehkan orang hilir mudik menjalankan aktivitas ekonomi," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/4).

Padahal, kata Ubedilah, aktivitas ekonomi tersebut mendorong tingginya lalu lintas sosial. Sehingga berpotensi besar penyebaran virus corona yang mengakibatkan korban akan terus berjatuhan.

"Sepertinya ada imajinasi atau tafsir yang keliru pada Jokowi tentang karantina wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53, 54, 55 UU 6/2018. Jokowi membayangkan karantina wilayah itu harus berlaku diseluruh wilayah Indonesia sehingga takut ekonomi lebih cepat ambruk. Itu tafsir yang keliru," jelasnya.

Lanjutnya, jika mencermati isi UU 6/2018 makan akan menemukan benang merah bahwa detail karantina wilayah perlu diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

"Nah dalam PP itu bisa lebih di detailkan lagi bahwa karantina wilayah hanya boleh diajukan oleh daerah yang termasuk zona merah Covid-19 melalui surat resmi kepada presiden. Jadi kalau karantina wilayah hanya boleh dilakukan di daerah zona merah itu akan lebih efektif dan tidak akan mengganggu ekonomi secara signifikan dan pada saat yang sama covid-19 tidak menyebar kemana-mana," bebernya.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini pun menilai kebijakan PSBB yang diambil oleh Presiden Jokowi akan mengakibatkan penyebaran virus akan terus berantai dan lebih panjang waktunya untuk menghentikan rantai penyebaran yang berakibat korban terus berjatuhan.

"Kritik berikutnya, kalau Jokowi takut perekonomian Indonesia makin memburuk, kan sudah dibuat Perpu 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemik Covid-19," katanya.

"Jadi tidak perlu khawatir tentang kondisi ekonomi karena sudah dibuat Perpu nya yang cenderung 'menghalalkan segala cara' itu untuk mengamankan ekonomi Indonesia," pungkas Ubedilah.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020