Home
Senin, 13/07/2020 - 14:55:08 WIB
Pekanbaru Masih Zona Merah untuk Belajar Mengajar Tatap Muka, Disdik Akan Tegur Sekolah yang Bandel
Senin, 13/07/2020 - 14:54:33 WIB
Sumpah Tayyip Erdogen, Bebaskan Masjid Al Aqsa dari Jajahan Israel
Senin, 13/07/2020 - 14:22:00 WIB
Mangsa 7 Ternak Warga, Harimau Sumatera di Pariaman Masuk Perangkap BKSDA
Senin, 13/07/2020 - 14:13:38 WIB
Tersangka Pencabulan 305 Anak, Akhirnya Tewas Usai Percobaan Bunuh
Senin, 13/07/2020 - 13:50:13 WIB
Kapal Perang AS Terbakar, Puluhan Tentara Luka-luka
Senin, 13/07/2020 - 13:49:25 WIB
Jokowi : Lonjakan Kasus Corona karena Imported Case
Senin, 13/07/2020 - 07:26:04 WIB
Artis Cantik HH Umur 23 Tahun Ditangkap Polrestabes Medan Dugaan Prostitusi Artis
Senin, 13/07/2020 - 07:25:21 WIB
Press Release Pengungkapan 14,5 Kg Sabu di Bengkalis, Ternyata Begini Modus Pelaku
Senin, 13/07/2020 - 06:56:29 WIB
Pria di India Ini Memberi Alkohol Pada Puluhan Anak Laki-Laki Sebelum Akhirnya Dicabuli
Senin, 13/07/2020 - 06:36:26 WIB
Akademi Militer Indonesia Dilanda Wabah Virus Corona
Minggu, 12/07/2020 - 19:08:06 WIB
Ini 112 Daerah dan Syarat Dapat Izin Pembelajaran Tatap Muka
Minggu, 12/07/2020 - 19:07:18 WIB
Tunjuk Prabowo Sebagai Nakhoda Lumbung Pangan
 
Kebijakan Baru Lagi
Pemerintah Akan Hapus Kelas Peserta BPJS Kesehatan

Rabu, 20/05/2020 - 13:59:05 WIB

Politikriau.com - Pemerintah kembali membuat kebijakan baru soal BPJS Kesehatan. 


Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),  menyebut pemerintah tengah menyiapkan kelas standar untuk peserta program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan. 


Hal Ini berarti, sistem kelas 1, 2, dan 3 untuk peserta mandiri yang ada saat ini, bakal dihapus, akan tergabung menjadi hanya satu kelas.


"Pemerintah menyiapkan kelas standar agar ada kesamaan pelayanan dan tidak membeda-bedakan antar peserta. Ke depan, tiga kelas yang ada saat ini akan diubah sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014, menuju satu kelas," ujar Anggota DJSN Muttaqien seperti dilansir CNN Indonesia,  Rabu (20/5).


Kelas tunggal atau yang disebut oleh DJSN sebagai kelas standar sekaligus sebagai solusi atas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan.


Termasuk juga antisipasi terhadap lonjakan permintaan peserta untuk turun kelas demi menghindari membayar lebih mahal.


Muttaqien belum bersedia menjelaskan lebih detail rencana penghapusan kelas secara keseluruhan.


Namun, ia menyebut kebijakan penghapusan kelas akan dirampungkan paling lambat akhir tahun ini. Progres saat ini diklaim sudah mencapai 70 persen.


Saat ini, ada 11 kriteria yang digunakan pemerintah untuk menetapkan iuran. Nantinya, kriteria ini akan disesuaikan dengan manfaat yang diberikan.


"Jadi, tujuan akhirnya semua kelas bayar sama, tidak ada perbedaan. Tapi dia bisa naik kelas jika ingin ada penanganan lebih dari RS, itu bayar sendiri. Hak dasarnya sama," tutur Muttaqien.


Karena prosesnya akan memakan waktu, rencana penghapusan kelas menjadi satu kelas baru akan dilakukan secara bertahap mulai 2021-2022. Sembari menunggu kesiapan RS.


Untuk langkah awal, pemerintah baru akan menetapkan dua kelas standar yang secara perlahan dilebur menjadi satu kelas.


Namun, belum diketahui biaya yang akan dipatok untuk kelas tersebut.


"Terkait subsidi di kelas 3 untuk PBPU dan BP belum diputuskan. Menunggu final hasil kajian dan penyusunan kebijakannya. Karena hasil definisi ulang dari kebijakan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) Program JKN dan Rawat Inap Kelas Standar akan berdampak pada perhitungan tarif RS dan iuran peserta," ucapnya.


Dalam kesempatan terpisah, Anggota DJSN Mohammad Subuh bilang kelas standar akan menjadi jawaban dari defisit BPJS Kesehatan dan prinsip gotong-royong yang selama ini gagal diterapkan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.


Dalam kelas standar, definisi manfaat akan dipertegas sesuai dengan iuran baru yang akan diterapkan.


Ia menjelaskan dari peserta mandiri sebanyak 21 juta orang, hanya 11 juta orang yang menjadi peserta aktif atau membayarkan iurannya.


Sementara 10 juta lainnya, tak membayar sama sekali atau hanya membayar saat membutuhkan pelayanan kesehatan.


"Bayangkan ini lebih dari 40 persen yang tidak aktif membayar, tapi saat mau menikmati manfaat baru bayar. Simpel-nya mau dapat manfaat, tapi tidak mau kontribusi. Ini bertentangan dengan prinsip jaminan sosial," imbuhnya.


Sebetulnya, kelas standar ditargetkan rampung pada 2019, namun molor hingga saat ini. Muttaqien menyebut untuk itu lah Perpres Nomor 64 Tahun 2020 diterbitkan untuk menggenjot rampungnya kelas standar.


Pada Pasal 54 A berbunyi: Untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan, Menteri bersama kementerian/lembaga terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat bulan Desember 2020.


Perpres mengacu pada pada pasal 19 UU 40/2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (JSN), yang mendorong prinsip ekuitas.


"Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas," bunyinya seperti dikutip dari pasal terkait.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020