Home
 
Bos Duta Palma Riau Teska, Kapan Bos ASI Group
Bos Duta Palma Riau Teska KPK, Hinga Arwin Kapan Bos ASI Group

Senin, 13/05/2019 - 20:19:29 WIB

politikriau.com JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga pihak
sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkait
pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014 pada
Kementerian Kehutanan.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sudah lebih dulu menjerat Gubernur Riau Annas Maamun periode 2014-2019.

"Setelah
menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan perkara tersebut
ke penyidikan dan menetapkan tiga pihak sebagai tersangka," ucap Wakil
Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di Gedung Merah Putih.

Ketiga
tersangka itu yakni sebuah korporasi, PT. Palma Satu (PS), Suheri Terta
(SRT) selaku legal manager PT Duta Palma Group Tahun 2014, dan terakhir
Surya Darmadi (SUD) selaku pemillk PT Darmex Group/PT Duta Palma.
Dengan status tersangka tersebut, SRT dan SUD sekarang juga telah resmi
dicegah ke luar negeri oleh pihak Imigrasi.

Tersangka Korporasi
PT. PS disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau
Pasal 13 UU Tipikor, Tersangka SRT dan SUD dlsangkakan melanggar Pasal 5
Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55
ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Kasus ini berawal ketika 9
Agustus 2014, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyerahkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan tanggl 8 Agustus 2014 tentang Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Annas Maamun
sebagal gubernur Riau.

Dalam surat itu, Menteri Kehutanan membuka
kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi
bila ada kawasan yang belum terakomodir, melalui pemerintah daerah.

Surat
menhut tersebut ditindaklanjuti Annas dengan memerintahkan SKPD terkait
untuk menelaah kawasan hutan dalam peta yang menjadi lampiran SK Menhut
tersebut.

Pada 19 Agustus 2014, tersangka SRT yang mengurus
perizinan terkait lahan perkebunan mllik Duta Palma Group, mengirimkan
surat pada Gubernur Annas yang pada pokoknya memlnta gubernur
mengakomodir lokasi perkebunan PT. Palma Satu, PT, Panca Agro Lestari,
PT. Banyu Bening, PT Seberida Subur yang berlokasi di Kabupaten
Indragiri Hulu dalam RTRW Provinsi Riau.

"Gubernur Riau Annas
Maamun segera menindaklanjuti permintaan tersebut dan memerintahkan
bawahannya untuk membantu dan mengadakan rapat," ucap Syarif.

Singkat
cerita, permohonan Duta Palma Group ini diterima Annas dan kawasan
perkebunan korporasi itu dikeluarkan dari peta kawasan hutan di Rlau.

Dari
fee yang diduga ditawarkan tersangka SUD kepada Annas, telah diserahkan
kepada Annas yang juga mantan bupati Rokan Hilir itu uang senilai Rp 3
miliar. Penyerahkan oleh tersangka SRT kepada Gulat.

Syarif
menambahkan, dengan surat gubernur Riau tersebut diduga selanjutnya
perusahaan-perusahaan itu dapat mengajukan Hak Guna Usaha (HGU) untuk
mendapatkan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebagai syarat sebuah
perusahaan melakukan ekspor kelapa sawit ke luar negeri.

KPK
menduga hubungan antara korporasi dengan 2 orang tersangka lain,
tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dlmilikl oleh PT. Darmex
Agro. Di mana, SUD diduga juga merupakan beneficial owner (BO) PT.
Darmex Agro dan Duta Palma Group.

Sedangkan SRT merupakan
Komisaris PT. Darmex Agro dan orang kepercayaan SUD. Termasuk dalam
pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini.

Dengan
status kedua tersangka SUD selaku BO sebuah korporasi, dan perusahaan
juga diduga mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut. "Maka
pertanggungjawaban pidana selain dikenakan terhadap perorangan juga
dapat dilakukan terhadap korporasi (PT Palma Satu)


Pucuk
Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Melayu Riau Melaporkan perusahaan yang
beraktipitas di Riau dan meminta kepada KPK untuk menangkap  serta
mengusut dan menangkap pimpinan PT Agro Sarimas dan PI Agro Sarimas
Indonesia, karena diduga menggarap lahan seluas 6.659 hektare tanpa
izin, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp36,27 miliar
lebih.

Desakan ini disampaikan Direktur
Eksekuti  Pucuk Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Melayu Riau Ridwan, shi,
didampingi Direktur Intelijen Pucuk Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Melayu
Riau Panogari,SSP. Mereka juga meminta agar KPK menangkap Benyamin,
Masra dan Gunawan, pimpinan PT Agro Sarimas.

Direktur
Eksekuti  Pucuk Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Melayu Riau Ridwan, shi.
didampingi, Direktur Intelijen Pucuk Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Melayu
Riau Panogari,SSP mengatakan, Grup PT Agro Sarimas, di antaranya, PT
Meskom Agro Sarimas, mengelola 6.659 hektare lahan dalam kawasan Hutan
Produksi Terbatas, di Kabupaten Bengkalis, tanpa ada izin pelepasan dari
Menteri Kehutanan dari lahan hutan menjadi lahan perkebunan.

Sementara
PT. Agro Sarimas Indonesia, juga diduga mengelola lahan di Kabupaten
Indragiri Hilir seluas 26.528 hektare. Untuk memuluskan pengelolaan
lahan tanpa izin ini menurut mereka, diduga ada indikasi gratifikasi.

"Karena
itu, kami meminta agar KPK mengusut dugaan gratifikasi dan pengelolaan
lahan tanpa izin ini, karena berdasarkan hasil temuan badan pemeriksa
keuangan Provinsi Riau, jelas-jelas sudah ada kerugian negara sebesar
Rp36,27 miliar. kami juga meminta KPK untuk menangkap para pimpinan
perusahaan, seperti Benyamin, Masra dan Gunawan," ujar nya tegas,
seperti yang dimuat di media lokal beberapa waktu yang lalu.

Direktur
Eksekuti  Pucuk Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Melayu Riau Ridwan, shi
didampingi Direktur Intelijen Pucuk Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Melayu
Riau Panogari,SSP. Memberi tengat waktu, Apabila dalam waktu 7 x 24 jam
tuntutan ini tidak ditindak lanjuti oleh KPK menurut mereka, akan
melakukan aksi  besar – besaran di depan gedung KPK RI Jl. Rasuna sait
Jakarta untuk mendesak pengusutan supaya tuntas.

Sementara
Gunawan salah satu petingi  PT. Agro Sarimas, ketika dikonfirmasi
secara terpisah, tidak bersedia memberikan komentar, di telpon melalui
telpon selulur nya tidak dijawab dikirim SMS juga tidak dibalas hinga
berita ini di naikkan.

Mantan Bupati Siak Arwin
AS kembali terjerat kasus hukum dengan menjadi tersangka kasus
pemalsuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut). Erwin
sebelumnya merupakan mantan narapidana atas kasus korupsi.

"Iya
benar, Arwin ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan SK
Menhut," kata Humas Kejati Riau, Muspidauan dalam perbincangan dengan
detikcom, Minggu (5/5/2019).

Muspidauan menyebut penetapan tersangka Arwin berdasarkan SPDP dari Polda Riau terkait kasus pemalsuan SK Menhut.

"Dalam
SPDP yang kita terima itu jelas disebutkan tersangkanya Arwis Cs.
Artinya dalam kasus pemalsuan ini ada 3 orang. Dua orang tersangkanya
sudah menjalani persidangan," kata Mus sapaan akrabnya.

Baca juga: Hakim PN Balikpapan Tersangka Suap, KY Soroti Perbaikan Integritas

Diungkapkannya,
sekalipun SPDP disebutkan Arwin AS jadi tersangka, namun pihaknya
menerima berkas perkara atas nama Arwin. Sedangkan dua tersangka
lainnya, yakni Suratno Konadi dan Teten Efendi sudah masuk dalam proses
persidangan.

"Jadi dalam kasus dugaan pemalsuan SK Menhut ini,
dua orang sudah masuk persidangan. Tinggal kita menunggu berkasnya Arwin
saja," kata Mus.

Kasus pemalsuan SK Menhut ini berawal dari
laporan masyarakat atas nama Jimmy Kala dari PT DSI. Perusahaan kebun
sawit PT DSI ini mengantongi izin pelepasan kawasan hutan (IPKH) Nomor
17/Kpts-II/1998 tertanggal 6 Januari 1998.

"Dalam diktum
semestinya selama setahun sejak pelepasan kawasan hutan perusahaan itu
harus mengurus HGU. Tapi itu tidak dilakukan sampai sekarang dengan luas
kebunnya mencapai 8.000 hektare tanpa mengantongi HGU," kata Jimmy
kepada detikcom.

Jimmy mengatakan izin pelepasan kawasan hutannya
asli. Termasuk izin dari Bupati Siak kala itu Arwin juga asli. Hanya
saja, ada diktum yang tidak dilakukan perusahaan. Prosedur penguasaan
lahan tersebut tidak benar.

"Alasan inilah saya melaporkan kasus
ini ke Polda Riau karena ada surat yang tak benar dalam proses
penguasaan lahan. Lahan saya di lokasi PT DSI seluas 82 hektare juga
mereka kuasai. Mana ada izin pelepasan kawasan hutan 8.000 hektare
seluruhnya dikuasi, karena di kawasan tersebut ada juga jalan milik
negara," kata Jimmy.

Sebagai gambaran, Suratno adalah Direktur PT
DSI, sedangkan Teten adalah mantan Kadis Kehutanan Siak. Keduanya
terlibat dalam pemalsuan surat.

Arwin AS adalah mantan Bupati
Siak dua periode 2001-2011. Arwin pernah dibui dalam kasus korupsi izin
pemanfaatan kehutanan. Dalam vonis Pengadilan Tipikor Pekanbaru divonis 4
tahun penjara. Dalam masa Pilgub Riau, Arwin sempat menjadi Ketua Tim
Sukses Kampanye Gubernur Riau, Syamsuar saat ini.

 tahun 2014 pada
Kementerian Kehutanan.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sudah lebih dulu menjerat Gubernur Riau Annas Maamun periode 2014-2019.

"Setelah
menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan perkara tersebut
ke penyidikan dan menetapkan tiga pihak sebagai tersangka," ucap Wakil
Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di Gedung Merah Putih.

Ketiga
tersangka itu yakni sebuah korporasi, PT. Palma Satu (PS), Suheri Terta
(SRT) selaku legal manager PT Duta Palma Group Tahun 2014, dan terakhir
Surya Darmadi (SUD) selaku pemillk PT Darmex Group/PT Duta Palma.
Dengan status tersangka tersebut, SRT dan SUD sekarang juga telah resmi
dicegah ke luar negeri oleh pihak Imigrasi.

Tersangka Korporasi
PT. PS disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau
Pasal 13 UU Tipikor, Tersangka SRT dan SUD dlsangkakan melanggar Pasal 5
Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55
ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Kasus ini berawal ketika 9
Agustus 2014, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyerahkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan tanggl 8 Agustus 2014 tentang Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Annas Maamun
sebagal gubernur Riau.

Dalam surat itu, Menteri Kehutanan membuka
kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi
bila ada kawasan yang belum terakomodir, melalui pemerintah daerah.

Surat
menhut tersebut ditindaklanjuti Annas dengan memerintahkan SKPD terkait
untuk menelaah kawasan hutan dalam peta yang menjadi lampiran SK Menhut
tersebut.

Pada 19 Agustus 2014, tersangka SRT yang mengurus
perizinan terkait lahan perkebunan mllik Duta Palma Group, mengirimkan
surat pada Gubernur Annas yang pada pokoknya memlnta gubernur
mengakomodir lokasi perkebunan PT. Palma Satu, PT, Panca Agro Lestari,
PT. Banyu Bening, PT Seberida Subur yang berlokasi di Kabupaten
Indragiri Hulu dalam RTRW Provinsi Riau.

"Gubernur Riau Annas
Maamun segera menindaklanjuti permintaan tersebut dan memerintahkan
bawahannya untuk membantu dan mengadakan rapat," ucap Syarif.

Singkat
cerita, permohonan Duta Palma Group ini diterima Annas dan kawasan
perkebunan korporasi itu dikeluarkan dari peta kawasan hutan di Rlau.

Dari
fee yang diduga ditawarkan tersangka SUD kepada Annas, telah diserahkan
kepada Annas yang juga mantan bupati Rokan Hilir itu uang senilai Rp 3
miliar. Penyerahkan oleh tersangka SRT kepada Gulat.

Syarif
menambahkan, dengan surat gubernur Riau tersebut diduga selanjutnya
perusahaan-perusahaan itu dapat mengajukan Hak Guna Usaha (HGU) untuk
mendapatkan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebagai syarat sebuah
perusahaan melakukan ekspor kelapa sawit ke luar negeri.

KPK
menduga hubungan antara korporasi dengan 2 orang tersangka lain,
tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dlmilikl oleh PT. Darmex
Agro. Di mana, SUD diduga juga merupakan beneficial owner (BO) PT.
Darmex Agro dan Duta Palma Group.

Sedangkan SRT merupakan
Komisaris PT. Darmex Agro dan orang kepercayaan SUD. Termasuk dalam
pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini.

Dengan
status kedua tersangka SUD selaku BO sebuah korporasi, dan perusahaan
juga diduga mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut. "Maka
pertanggungjawaban pidana selain dikenakan terhadap perorangan juga
dapat dilakukan terhadap korporasi (PT Palma Satu)

Pucuk
Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Melayu Riau Melaporkan perusahaan yang
beraktipitas di Riau dan meminta kepada KPK untuk menangkap  serta
mengusut dan menangkap pimpinan PT Agro Sarimas dan PI Agro Sarimas
Indonesia, karena diduga menggarap lahan seluas 6.659 hektare tanpa
izin, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp36,27 miliar
lebih.

Desakan ini disampaikan Direktur
Eksekuti  Pucuk Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Melayu Riau Ridwan, shi,
didampingi Direktur Intelijen Pucuk Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Melayu
Riau Panogari,SSP. Mereka juga meminta agar KPK menangkap Benyamin,
Masra dan Gunawan, pimpinan PT Agro Sarimas.

Direktur
Eksekuti  Pucuk Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Melayu Riau Ridwan, shi.
didampingi, Direktur Intelijen Pucuk Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Melayu
Riau Panogari,SSP mengatakan, Grup PT Agro Sarimas, di antaranya, PT
Meskom Agro Sarimas, mengelola 6.659 hektare lahan dalam kawasan Hutan
Produksi Terbatas, di Kabupaten Bengkalis, tanpa ada izin pelepasan dari
Menteri Kehutanan dari lahan hutan menjadi lahan perkebunan.

Sementara
PT. Agro Sarimas Indonesia, juga diduga mengelola lahan di Kabupaten
Indragiri Hilir seluas 26.528 hektare. Untuk memuluskan pengelolaan
lahan tanpa izin ini menurut mereka, diduga ada indikasi gratifikasi.

"Karena
itu, kami meminta agar KPK mengusut dugaan gratifikasi dan pengelolaan
lahan tanpa izin ini, karena berdasarkan hasil temuan badan pemeriksa
keuangan Provinsi Riau, jelas-jelas sudah ada kerugian negara sebesar
Rp36,27 miliar. kami juga meminta KPK untuk menangkap para pimpinan
perusahaan, seperti Benyamin, Masra dan Gunawan," ujar nya tegas,
seperti yang dimuat di media lokal beberapa waktu yang lalu.

Direktur
Eksekuti  Pucuk Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Melayu Riau Ridwan, shi
didampingi Direktur Intelijen Pucuk Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Melayu
Riau Panogari,SSP. Memberi tengat waktu, Apabila dalam waktu 7 x 24 jam
tuntutan ini tidak ditindak lanjuti oleh KPK menurut mereka, akan
melakukan aksi  besar – besaran di depan gedung KPK RI Jl. Rasuna sait
Jakarta untuk mendesak pengusutan supaya tuntas.

Sementara
Gunawan salah satu petingi  PT. Agro Sarimas, ketika dikonfirmasi
secara terpisah, tidak bersedia memberikan komentar, di telpon melalui
telpon selulur nya tidak dijawab dikirim SMS juga tidak dibalas hinga
berita ini di naikkan.

Mantan Bupati Siak Arwin
AS kembali terjerat kasus hukum dengan menjadi tersangka kasus
pemalsuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut). Erwin
sebelumnya merupakan mantan narapidana atas kasus korupsi.

"Iya
benar, Arwin ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan SK
Menhut," kata Humas Kejati Riau, Muspidauan dalam perbincangan dengan
detikcom, Minggu (5/5/2019).

Muspidauan menyebut penetapan tersangka Arwin berdasarkan SPDP dari Polda Riau terkait kasus pemalsuan SK Menhut.

"Dalam
SPDP yang kita terima itu jelas disebutkan tersangkanya Arwis Cs.
Artinya dalam kasus pemalsuan ini ada 3 orang. Dua orang tersangkanya
sudah menjalani persidangan," kata Mus sapaan akrabnya.

Baca juga: Hakim PN Balikpapan Tersangka Suap, KY Soroti Perbaikan Integritas

Diungkapkannya,
sekalipun SPDP disebutkan Arwin AS jadi tersangka, namun pihaknya
menerima berkas perkara atas nama Arwin. Sedangkan dua tersangka
lainnya, yakni Suratno Konadi dan Teten Efendi sudah masuk dalam proses
persidangan.

"Jadi dalam kasus dugaan pemalsuan SK Menhut ini,
dua orang sudah masuk persidangan. Tinggal kita menunggu berkasnya Arwin
saja," kata Mus.

Kasus pemalsuan SK Menhut ini berawal dari
laporan masyarakat atas nama Jimmy Kala dari PT DSI. Perusahaan kebun
sawit PT DSI ini mengantongi izin pelepasan kawasan hutan (IPKH) Nomor
17/Kpts-II/1998 tertanggal 6 Januari 1998.

"Dalam diktum
semestinya selama setahun sejak pelepasan kawasan hutan perusahaan itu
harus mengurus HGU. Tapi itu tidak dilakukan sampai sekarang dengan luas
kebunnya mencapai 8.000 hektare tanpa mengantongi HGU," kata Jimmy
kepada detikcom.

Jimmy mengatakan izin pelepasan kawasan hutannya
asli. Termasuk izin dari Bupati Siak kala itu Arwin juga asli. Hanya
saja, ada diktum yang tidak dilakukan perusahaan. Prosedur penguasaan
lahan tersebut tidak benar.

"Alasan inilah saya melaporkan kasus
ini ke Polda Riau karena ada surat yang tak benar dalam proses
penguasaan lahan. Lahan saya di lokasi PT DSI seluas 82 hektare juga
mereka kuasai. Mana ada izin pelepasan kawasan hutan 8.000 hektare
seluruhnya dikuasi, karena di kawasan tersebut ada juga jalan milik
negara," kata Jimmy.

Sebagai gambaran, Suratno adalah Direktur PT
DSI, sedangkan Teten adalah mantan Kadis Kehutanan Siak. Keduanya
terlibat dalam pemalsuan surat.

Arwin AS adalah mantan Bupati
Siak dua periode 2001-2011. Arwin pernah dibui dalam kasus korupsi izin
pemanfaatan kehutanan. Dalam vonis Pengadilan Tipikor Pekanbaru divonis 4
tahun penjara. Dalam masa Pilgub Riau, Arwin sempat menjadi Ketua Tim
Sukses Kampanye Gubernur Riau, Syamsuar saat ini.***








Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2012-2017
replica handbags replica watches uk