Home
Kamis, 29/10/2020 - 21:50:51 WIB

Kamis, 29/10/2020 - 12:57:01 WIB
Fadli Zon: Generasi Milenial Ketiban Warisan Utang Menggunung dari Rezim yang Bingung
Kamis, 29/10/2020 - 11:15:16 WIB
Begini Cara Membuang Masker Wajah Yang Benar Agar Tidak Terkena Virus Covid-19
Kamis, 29/10/2020 - 11:15:10 WIB
Buntut Islam Dihina, Warga Irak Bakar Patung Emmanuel Macron
Kamis, 29/10/2020 - 09:59:18 WIB
Negara Arab Boikot Produk Prancis, Saham Danone Ambruk
Kamis, 29/10/2020 - 09:58:56 WIB
Maksud Hati Hendak Luruskan Sikap Pemerintah, Kedubes Prancis Malah Digempur Kecaman Netizen Indones
Kamis, 29/10/2020 - 09:58:53 WIB
Peringatan Maulid Nabi dalam Tinjauan Sejarah Islam
Rabu, 28/10/2020 - 18:43:08 WIB
Kolonel Marinir yang Dibegal Sampai Berdarah-darah
Rabu, 28/10/2020 - 18:25:33 WIB
Polemik Karikatur Nabi Muhammad
Rabu, 28/10/2020 - 17:26:04 WIB
Poster boikot sejumlah produk Prancis imbas pernyataan Presiden Macron soal Nabi
Rabu, 28/10/2020 - 17:25:50 WIB
Jalan Lintas Riau-Sumbar Amblas, Pemprov Berharap Segera Normal
Rabu, 28/10/2020 - 15:17:36 WIB
Ragu November Vaksinasi Massal
 
Masyarakat Masih Bisa Lapor SPT 1 April Tanpa Denda

Sabtu, 30/03/2019 - 08:46:25 WIB
ilustrasi
TERKAIT:
 
 

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan untuk Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) masih bisa dilakukan hingga 1 April 2019 mendatang. Wajib Pajak (WP) tak akan dikenakan denda meski waktunya tercatat satu hari melebihi tenggat akhir.

Sri Mulyani mengatakan sejatinya batas akhir pelaporan SPT PPh orang pribadi jatuh 31 Maret 2019 mendatang. Hanya saja, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak buka tanggal tersebut karena merupakan hari Minggu. Dengan demikian, pemerintah memberi kompensasi, yakni memperbolehkan masyarakat mengisi SPT di kantor pajak keesokan harinya tanpa denda.

Denda yang dimaksud tercantum di pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Pajak (KUP). Sesuai ketentuan itu, keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP pribadi khususnya mulai 2008 dikenakan denda sebesar Rp100 ribu dan keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan dikenakan denda sebesar Rp1 juta.

"Keputusannya memang 31 Maret, tapi itu hari libur. Jadi kami putuskan kalau ada yang mengisi SPT tidak kena denda di 1 April tersebut," jelas Sri Mulyani, Jumat (29/3).

Namun, tak semua WP orang pribadi berhak mendapatkan keringanan tersebut. Pengecualian ini diberikan bagi WP yang memang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku 2018, melakukan pencatatan termasuk orang pribadi yang melakukan usaha bebas, dan WP yang dikenakan pajak final termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan besaran pajak final 0,5 persen.

Selain itu, WP OP juga harus melunasi kurang bayar di 31 Maret 2019 jika status SPT-nya adalah kurang bayar. Keterlambatan pembayaran ini akan dikenakan sanksi 2 persen per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

"Tapi tetap, dengan peniadaan sanksi 1 April, artinya kami memberi kompensasi," jelas dia.

Sampai siang hari ini, dirinya mencatat 10,32 juta WP orang pribadi melaporkan SPT. Angka ini masih 66,23 persen dari target WP wajib lapor SPT di tahun ini sebanyak 15,58 juta WP, seperti yang lansir dari laman cnnindonesia.

Meski masih perlu mengejar target dua hari lagi, Sri Mulyani masih semringah. Sebab, kini pengisian SPT secara elektronik, atau biasa disebut e-filing sudah mencapai 93 persen dari seluruh pelaporan yang masuk. Pengisian e-filing ini meningkat 63,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

"Artinya, masyarakat sekarang semakin digital dengan melakukan e-filing. Meski demikian saya terus meminta Direktorat Jenderal Pajak agar melayani masyarakat dengan baik," imbuh dia. *

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020