Home
Minggu, 27/09/2020 - 13:56:40 WIB
Ustadz Abdul Somad Latihan Menembak
Minggu, 27/09/2020 - 13:56:01 WIB
2 Pelaku Pembunuhan Supir Travel Diringkus Polda Riau, 2 Lagi Diburu
Minggu, 27/09/2020 - 13:32:15 WIB
Masih Ada 3.299 Warga Riau Positif Covid-19, 2.457 Diantaranya Jalani Isolasi Mandiri
Minggu, 27/09/2020 - 13:32:09 WIB
3 Penyebab Hati Manusia Menjadi Keras Dalam Islam
Minggu, 27/09/2020 - 13:00:06 WIB
Pekanbaru Tembus 3.000 Kasus,
Minggu, 27/09/2020 - 08:54:23 WIB
Drama 7 Gol, Inter Milan Tundukkan Fiorentina
Minggu, 27/09/2020 - 08:32:40 WIB
Babak Baru Kasus Hendri Tewas-Kepala Dibungkus Plastik
Sabtu, 26/09/2020 - 19:58:18 WIB
Masjid Bersejarah di Xinjiang Dihancurkan
Sabtu, 26/09/2020 - 14:58:07 WIB
Siang Ini Pj dan Pjs 5 Bupati di Riau Dilantik, Ini Nama-namanya
Sabtu, 26/09/2020 - 14:57:30 WIB
Riau jadi Provinsi Tertinggi ke-5 Penambahan Pasien Positif Covid-19 di Indonesia
Sabtu, 26/09/2020 - 13:30:11 WIB
Gibran 21 M, Bobby 54 M, Anak Dan Mantu Jokowi Ternyata Miliuner Lho
Sabtu, 26/09/2020 - 12:48:47 WIB
266 Tenaga Kesehatan di Riau Positif Covid-19
 
Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pokir Ketua DPRD
Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pokir Ketua DPRD Meranti Dihentikan

Kamis, 25/07/2019 - 23:37:24 WIB

Politikriau.com SELATPANJANG - Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat labor salah satu sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti dihentikan penyelidikannya oleh Kejaksaan.

Perkara proyek pengadaan yang merupakan Pokok Pikiran (Pokir) Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan itu saat ini penanganannya diserahkan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti melalui Kepala Seksi (Kasi) Intel, Zia Ul Fattah Idris SH mengatakan jika kasus Pokir labor sekolah itu ditangani oleh Kejati Riau. Namun pihaknya mengaku mendapat usulan dari kepala daerah agar tidak ditindaklanjuti walaupun terjadi kerugian negara.

"Kalau masalah Pokir ini awalnya orang Kejati yang melakukan penyelidikan. Nah kemarin ada usulan dari kepala daerah kalau memang masih bisa diselesaikan ya lewat APIP saja," kata Zia.

Permintaan itu kata Kasi Intel, dikarenakan kepala daerah mengaku di Kepulauan Meranti masih kekurangan ASN, sehingga jika harus berhadapan dengan hukum, ASN menjadi semakin berkurang.

"Jangan ASN kami yang dimasukkan terus semua, saya kekurangan ASN," ujar Zia menirukan kata kepala daerah.

"Kita sampaikan ke Kejati, dan orang Kejati masih menerima usulan kami. Sehingga kasus itu diserahkan ke APIP," ujarnya lagi.

Menurut Zia, berdasarkan rekomendasi dari APIP, pihak yang bersangkutan diharuskan membayar kerugian negara, walaupun sampai saat ini harus dibayar dengan menyicil.

"Menurut sepengetahuan saya kerugian tersebut mereka disuruh bayar. Yang jelas dicicil oleh mereka, ada sudah 200 an yang mereka cicil,"ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pengadaan Laboratorium Multimedia Wireless Portabel Berbasis Software tingkat Sekolah Dasar (SD) diduga ada tindakan Korupsi yang merugikan negara kerena terdapat kelebihan anggaran.

Proyek pengadaan yang dikerjakan pada tahun 2017 lalu oleh CV Ikbal Jaya, dengan anggaran Rp1.472.583.000 terdapat beberapa permasalahan yakni, Distributor tidak berani menunjukkan harga sebenarnya dari perangkat lunak tersebut. Harga terlalu tinggi sebagai acuan HPS. Tidak ada perbandingan harga dari beberapa Distributor atau pabrikan lainnya.

Dari kasus ini pihak Kejaksaan sudah memanggil beberapa orang saksi untuk dimintai keterangannya.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020