Home
Minggu, 17/01/2021 - 21:36:22 WIB
Kakek 65 Tahun Perkosa Gadis 20 Tahun di Gaung Inhil
Minggu, 17/01/2021 - 08:46:17 WIB
Iran Uji Coba Rudal Balistik Jarak Jauh Di Samudera Hindia
Minggu, 17/01/2021 - 08:37:58 WIB
13 Orang Di Israel Alami Kelumpuhan Wajah Sementara Usai Disuntik Vaksin Pfizer
Minggu, 17/01/2021 - 08:16:47 WIB
Kasus Covid-19 di Riau Bertambah 96 Orang, Dua Daerah ini Tak Tambah Kasus
Sabtu, 16/01/2021 - 21:41:52 WIB
Lagi, Jalan Tol Permai Makan Korban, Satu Dari Tiga Orang Meninggal Dunia
Sabtu, 16/01/2021 - 18:53:37 WIB
AS Larang Produk Kapas & Tomat dari Xinjiang karena Kerja Paksa Muslim Uighur
Sabtu, 16/01/2021 - 16:31:56 WIB
5 Jenazah Korban Sriwijaya Air Teridentifikasi, Termasuk Putri Wahyuni dari Pekanbaru
Sabtu, 16/01/2021 - 15:46:49 WIB
Rocky Gerung minta Raffi Ahmad Tetap Dihukum: Kalau Tidak, Pemerintah Benar Incar Rizieq Shihab
Sabtu, 16/01/2021 - 13:22:17 WIB
Polisi akan Periksa DLHK, Tersangka Segera Dikantongi
Sabtu, 16/01/2021 - 13:03:52 WIB
Pengusaha Batam Meninggal Tertembak di Inhil Riau, Bea Cukai Dalami Kasus
Sabtu, 16/01/2021 - 12:25:07 WIB
Lisman Hasibuan: Ditunggu Ketegasan Kapolda Metro Jaya Terhadap Raffi Dan Ahok
Jumat, 15/01/2021 - 20:24:01 WIB
Hari Ini Diperiksa Kasus Swab, Habib Rizieq dan Menantu Terancam 10 Tahun Penjara
 
Koalisi Masyarakat Sipil Kaji Dasar Hukum Uji Materi Ke MK
Koalisi Masyarakat Sipil Kaji Dasar Hukum Uji Materi Ke MK Untuk Batalkan UU KPK

Rabu, 18/09/2019 - 23:04:44 WIB

Politikriau.com Koalisi
Masyarakat Sipil Kawal KPK dipastikan akan mengajukan uji materi atau
judicial review (JR) untuk membatalkan revisi UU 30/2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).










Rencananya, dalam waktu dekat pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera dilakukan.

Begitu
kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadana yang
juga bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK, di Kawasan Tebet,
Jakarta Selatan, Rabu (18/9).






"Pasti (ajukan JR). Karena memang itu jalur hukum
konstitusional terakhir yang bisa kita tempuh untuk mengembalikan UU KPK
seperti sebelumnya," ujar Kurnia.

Selain Koalisi Masyarakat
Sipil, kata Kurnia, sudah banyak lembaga-lembaga lain yang konsern
terhadap KPK telah secara tegas berencana mengajukan judicial review ke
MK.

Kurnia menjelaskan, landasan hukum pengajuan judicial review
ini lantaran ditemukan banyak beberapa catatan hukum yang bertentangan,
mulai dari pasal soal Dewan Pengawas (DP) kemudian izin penyadapan
hingga pemberlakuan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3).

"Sudah
secara gamblang sebenernya pasal-pasal itu kita bisa menyampaikan
argumentasi hukumnya. Karena terlihat sekali DPR dan pemerintah ini
serampangan membahas UU KPK. Jadi sangat mudah untuk dibantah
argumentasi yang mereka sampaikan," tegasnya.


Lebih lanjut, Kurnia menegaskan, pihaknya masih melakukan kajian
mendalam dan mengumpukan sejumlah bukti penguat untuk mengajukan
judicial review ke MK.




Kurnia mengaku pesimis mengandalkan presiden untuk mengeluarkan Perpu, menurutnya hal itu akan mendapatkan hasil yang nihil.  
"Kita
pasti kirimkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau soa Perpu, kita
justru pesimis. Karena dua momentum pemilihan komisioner KPK dan revisi
UU KPK, presiden tidak ada terlihat keberpihakan kepada KPK,"
pungkasnya.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020