Home
Jumat, 15/01/2021 - 20:24:01 WIB
Hari Ini Diperiksa Kasus Swab, Habib Rizieq dan Menantu Terancam 10 Tahun Penjara
Jumat, 15/01/2021 - 16:15:08 WIB
Kapolda Riau-Danrem 031/WB Pantau Giat Karya Bhakti TNI-Polri Bersama Masyarakat Kota
Jumat, 15/01/2021 - 15:29:22 WIB
KPK Ungkap Potensi Kerugian Negara di Proyek Vaksin COVID-19
Jumat, 15/01/2021 - 14:26:25 WIB
Proyek Labor SMK Disdik Riau Diduga 'Kongkalingkong', Aparat Hukum Harus Bertindak
Kamis, 14/01/2021 - 21:48:31 WIB
Bawaslu Riau Bersama 5 Kabupaten Susun Keterangan Tertulis untuk Persidangan di MK
Kamis, 14/01/2021 - 20:40:33 WIB
Rizal Ramli Ogah Akui Pernyataan Pemerintah Tentang Penguatan Ekonomi 2021
Kamis, 14/01/2021 - 15:25:39 WIB
10 Tokoh di Pekanbaru Divaksin Covid-19, Termasuk Wakil Wali Kota Ayat dan Sekda Muhammad Jamil
Kamis, 14/01/2021 - 13:27:11 WIB
Nekat Nyeberang Dengan Berjalan Kaki, Pria Ini Terkapar Dihantam 4 Kendaraan Secara Beruntun
Kamis, 14/01/2021 - 08:44:23 WIB
Calon Kapolri Komjen Listyo Lewati 4 Angkatan, Salip Jenderal Senior Lulusan Terbaik
Kamis, 14/01/2021 - 07:04:49 WIB
Jasa Raharja Serahkan Santunan 5 Korban Meninggal Kecelakaan Di Tol Permai di Hari Yang Sama
Kamis, 14/01/2021 - 07:04:06 WIB
Viral Pria Berambut Gondrong Jadi Korban Begal Payudara
Rabu, 13/01/2021 - 22:33:46 WIB
Walikota Pekanbaru Mengikuti FGD Bersama Tokoh Lintas Agama dan Tokoh Masyarakat
 
Walhi: Berulangnya Kebakaran Hutan
Walhi: Berulangnya Kebakaran Hutan Bukti Gagalnya Jokowi

Rabu, 18/09/2019 - 23:04:53 WIB

Politikriau.com Wahana
Lingkungan Hidup (Walhi) menyebut penegakan hukum pasca kebakaran hutan
dan lahan sejak 2015 malah dioperasionalkan secara setengah hati dan
berstandar ganda.










Berdasarkan informasi yang disebutkan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK) di publik bahwa luas kebakaran hutan dan
lahan hingga 15 September 2019 mencapai 328.724 hektar, yang terdiri
239.161 hektar di tanah mineral, dan 89.563 hektar di lahan gambut.

Asap
beracun yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah
ekosistem gambut masih mengancam kehidupan warga di Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan beberapa
provinsi lainnya.






"Kondisi ini memperlihatkan negara gagal dalam melindungi dan
memenuhi hak-hak dasar rakyatnya," kata Manajer Kajian Kebijakan
Eksekutif nasional WALHI Boy Jefrey Even Sembiring di kantornya,
Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).

Bahkan di tengah derita
yang dialami rakyat yang menjadi korban asap, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) masih sempat-sempatnya memberikan dorongan perbaikan ekosistem
investasi.

"Jokowi seolah tutup mata bahwa praktik buruk ilegal,
dan perizinan yang tidak semestinya yang berkedok investasilah menjadi
penyebab utama kebakaran hutan dan lahan yang terus langgeng dari
penghujung 1990-an sampai dengan sekarang ini," ucap Boy Jefry.

"Kedok
negara lalai dan seolah mengaku, penegakan hukum yang seolah serius
disajikan guna memperbaiki citra pemerintah saja," sambungnya.


Selain itu, KLHK juga tercatat telah melakukan penyegelan 48
areal konsesi perusahaan dan 1 penyegelan lahan terbakar milik
perorangan, dengan total luas sebanyak 8.931 hektar.

"Untuk KLHK, masih belum diketahui maksud dari penyegelan yang dilakukannya," tegasnya.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020