Home
Minggu, 27/09/2020 - 13:56:40 WIB
Ustadz Abdul Somad Latihan Menembak
Minggu, 27/09/2020 - 13:56:01 WIB
2 Pelaku Pembunuhan Supir Travel Diringkus Polda Riau, 2 Lagi Diburu
Minggu, 27/09/2020 - 13:32:15 WIB
Masih Ada 3.299 Warga Riau Positif Covid-19, 2.457 Diantaranya Jalani Isolasi Mandiri
Minggu, 27/09/2020 - 13:32:09 WIB
3 Penyebab Hati Manusia Menjadi Keras Dalam Islam
Minggu, 27/09/2020 - 13:00:06 WIB
Pekanbaru Tembus 3.000 Kasus,
Minggu, 27/09/2020 - 08:54:23 WIB
Drama 7 Gol, Inter Milan Tundukkan Fiorentina
Minggu, 27/09/2020 - 08:32:40 WIB
Babak Baru Kasus Hendri Tewas-Kepala Dibungkus Plastik
Sabtu, 26/09/2020 - 19:58:18 WIB
Masjid Bersejarah di Xinjiang Dihancurkan
Sabtu, 26/09/2020 - 14:58:07 WIB
Siang Ini Pj dan Pjs 5 Bupati di Riau Dilantik, Ini Nama-namanya
Sabtu, 26/09/2020 - 14:57:30 WIB
Riau jadi Provinsi Tertinggi ke-5 Penambahan Pasien Positif Covid-19 di Indonesia
Sabtu, 26/09/2020 - 13:30:11 WIB
Gibran 21 M, Bobby 54 M, Anak Dan Mantu Jokowi Ternyata Miliuner Lho
Sabtu, 26/09/2020 - 12:48:47 WIB
266 Tenaga Kesehatan di Riau Positif Covid-19
 
Pengamat: Ada Dampak Besar
Pengamat: Ada Dampak Besar Jika Harun Masiku Sampai Tertangkap KPK

Sabtu, 25/01/2020 - 06:05:49 WIB

Politikriau.com Politisi PDI Perjuangan Harun Masikhu yang terlibat dugaan kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan dianggap sebagai putra terbaik partai banteng lantaran mendapatkan penghargaan Ratu Inggris.

Rencana partai berlogo banteng akan menggantikan Riezky Aprilia yang sudah mendapatkan kursi panas pengganti almarhum Nazaruddin Kiemas tiga pekan sebelum pemilu legislatif berlangsung.

Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menyampaikan, Sekjend PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak memahami alur pergantian antar waktu (PAW) sebagaimana tertuang dalam regulasi karena berupaya mempertahankan Harun Masiku dengan alsan yang mendapat penghargaan tidak mendasar sama sekali.

“Pemilu tidak memprioritaskan kader terbaik dari sisi kualitas, tetapi dipilih berdasar suara terbanyak, memang itu resiko demokrasi elektoral yang harus diterima,” ucap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/1).

Pihaknya menambahkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu Setiawan oleh KPK tampak sekali ada upaya kriminalisasi dibandingkan memperjuangkan kader secara terhormat.

“Tanpa suap sekalipun seharusnya PDIP bisa memposisikan Harun Masiku di DPR, dengan cara menghapus identitas kader terpilih dari keanggotaan Parpol, entah recall atau pemecatan, sederhana sebenarnya,” ujarnya.

Keputusan PAW terasa sulit dilakukan PDI Perjuangan, lanjut Dedi, hanya untuk melindungi Harun Masiku.

“Tetapi mengapa hal ini terlihat sulit, dan seolah Haruns Masiku harus dilindungi dari jerat KPK, tidak menutup kemungkinan ada dampak besar yang mengemuka jika Harun Masiku sampai tertangkap,” tandasnya.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020