Home
Jumat, 14/08/2020 - 13:30:48 WIB
391 Orang Positif Covid-19 di Riau Masih Dirawat, 234 di Rumah Sakit dan 157 Isolasi Mandiri
Jumat, 14/08/2020 - 13:29:42 WIB
Klaster BRI Kembali Muncul di Pekanbaru, Ini Penjelasan Jubir Simak selengkapnya disini.
Jumat, 14/08/2020 - 13:29:39 WIB
Sumbar Sudah PCR 75.000 (1,44 Persen) Warganya, Ditemukan 1.257 Orang Positif
Jumat, 14/08/2020 - 11:55:59 WIB
Tiga Pekerja Bank Mandiri Pernah Positif Tertular Virus Corona, Nasabah Khawatir Pakai ATM
Jumat, 14/08/2020 - 08:53:23 WIB
Tambah 2 Pasien, Kampar Miliki 107 Kasus Positif Covid-19
Jumat, 14/08/2020 - 08:33:56 WIB
33 Dosen dan Tenaga Pengajar di USU Positif Corona, Klaster Kampus?
Kamis, 13/08/2020 - 21:52:30 WIB
Saksi Sebut Eet Jemput Uang ke Surabaya, Kaderismanto Juru RundingĀ 
Kamis, 13/08/2020 - 16:47:18 WIB
Ketika Balon dan Layang-layang Jadi Senjata Mematikan di Gaza
Kamis, 13/08/2020 - 16:46:49 WIB
Aksi Semena-mena China Terhadap Muslim Uighur Terus Merajalela, Dua Masjid Kembali Dirobohkan, yang
Kamis, 13/08/2020 - 16:39:37 WIB
Kasus Positif Corona di Indonesia Tembus 132.816
Kamis, 13/08/2020 - 16:30:10 WIB
Tapi Tidak Semua Pelanggan di Kota Pekanbaru dapat Sinyal, Telkomsel Sebut Begini
Kamis, 13/08/2020 - 14:27:10 WIB
Oknum ASN BPKAD Rohul Gondol Uang Rp 1,4 M
 
KPK Periksa Zulkifli Hasan Besok
Pengembangan Kasus Korupsi Mantan Gubernur Riau Annas Maamun, KPK Periksa Zulkifli Hasan Besok

Kamis, 13/02/2020 - 23:44:09 WIB

Politikriau.com-KPK kembali memanggil mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2009-2014, Zulkifli Hasan, untuk diperiksa sebagai saksi, Jumat (14/2/2020).

"Betul sesuai jadwal dan saat itu ada konfirmasi dari Pak Zulkifli Hasan untuk hadir," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip dari Antara, Kamis (13/2/2020).

Penyidik KPK memerlukan keterangan Hasan dalam penyidikan kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014.

"Kami masih meyakini bahwa besok beliau akan kooperatif hadir. Kami meyakini karena ini sudah panggilan yang kedua," ujar Fikri.

Diketahui pada panggilan pertama, Kamis (16/1/2020), wakil ketua MPR dan juga ketua umum DPP PAN itu belum memenuhi panggilan KPK. Pada 29 April 2019, KPK telah mengumumkan tiga tersangka terdiri dari perorangan dan korporasi, yakni PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group pada 2014, Suheri Terta, dan pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma, Surya Darmadi.

Nama Hasan sempat disebut dalam kontruksi perkara tiga tersangka itu. Pada 9 Agustus 2014, Hasan sebagai menteri kehutanan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tertanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Gubernur Riau saat itu Annas Maamun.

Dalam surat itu, menteri kehutanan membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodir melalui pemerintah daerah. Adapun hubungan antara korporasi dengan dua orang tersangka lainnya, yaitu diduga pertama, perusahaan yang mengajukan permintaan pada Maamun diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki PT Darmex Agro.

Darmadi diduga juga merupakan beneficial owner PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. Terta merupakan komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan Darmadi, termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020