Home
Selasa, 22/09/2020 - 16:16:38 WIB
Pilot Tampan Ini Diduga Melakukan Bunuh Diri di Puchong Karena Stres Berat
Selasa, 22/09/2020 - 16:05:17 WIB

Selasa, 22/09/2020 - 16:05:13 WIB

Selasa, 22/09/2020 - 15:46:37 WIB
Dulu Pernah Ramal Wabah Virus Bakal Menyerang Dunia
Selasa, 22/09/2020 - 15:22:44 WIB
Wapres Maruf Berharap K-Pop dan Drama Korea jadi Inspirasi Anak Muda, Netizen: Gak pantes mbah...
Selasa, 22/09/2020 - 13:49:45 WIB
Kondisi Jasad Pengusaha Rental Mobil di Pekanbaru yang Hilang dan Ditemukan dalam Sumur
Selasa, 22/09/2020 - 10:24:04 WIB
Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020, Aman Covid-19
Selasa, 22/09/2020 - 07:09:51 WIB
Serentak, Puluhan Kelompok Aktivis Akan Demo Di 25 Provinsi Tuntut Erick Thohir Mundur
Selasa, 22/09/2020 - 07:00:53 WIB
Kerja Sama BNN-Angkasa Pura II, Avsec Akan Tangani Narkoba Di Bandara
Selasa, 22/09/2020 - 00:01:11 WIB
Bertambah 40 Anak-anak di Riau Positif Covid-19 Kemarin, Paling Banyak dari Kampar
Senin, 21/09/2020 - 23:54:59 WIB
Diskes Riau Catat Penambahan 161 Pasien Positif Covid-19 Tersebar di 9 Kabupaten/Kota, Ini Rincianny
Senin, 21/09/2020 - 23:47:19 WIB
Sepekan Dikabarkan Hilang
 
KPK Periksa Zulkifli Hasan Besok
Pengembangan Kasus Korupsi Mantan Gubernur Riau Annas Maamun, KPK Periksa Zulkifli Hasan Besok

Kamis, 13/02/2020 - 23:44:09 WIB

Politikriau.com-KPK kembali memanggil mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2009-2014, Zulkifli Hasan, untuk diperiksa sebagai saksi, Jumat (14/2/2020).

"Betul sesuai jadwal dan saat itu ada konfirmasi dari Pak Zulkifli Hasan untuk hadir," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip dari Antara, Kamis (13/2/2020).

Penyidik KPK memerlukan keterangan Hasan dalam penyidikan kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014.

"Kami masih meyakini bahwa besok beliau akan kooperatif hadir. Kami meyakini karena ini sudah panggilan yang kedua," ujar Fikri.

Diketahui pada panggilan pertama, Kamis (16/1/2020), wakil ketua MPR dan juga ketua umum DPP PAN itu belum memenuhi panggilan KPK. Pada 29 April 2019, KPK telah mengumumkan tiga tersangka terdiri dari perorangan dan korporasi, yakni PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group pada 2014, Suheri Terta, dan pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma, Surya Darmadi.

Nama Hasan sempat disebut dalam kontruksi perkara tiga tersangka itu. Pada 9 Agustus 2014, Hasan sebagai menteri kehutanan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tertanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Gubernur Riau saat itu Annas Maamun.

Dalam surat itu, menteri kehutanan membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodir melalui pemerintah daerah. Adapun hubungan antara korporasi dengan dua orang tersangka lainnya, yaitu diduga pertama, perusahaan yang mengajukan permintaan pada Maamun diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki PT Darmex Agro.

Darmadi diduga juga merupakan beneficial owner PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. Terta merupakan komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan Darmadi, termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020