Home
Rabu, 25/11/2020 - 12:35:20 WIB
Novel Baswedan Pimpin Operasi Tangkap Tangan Mentri KKP dan Jajarannya
Rabu, 25/11/2020 - 11:56:06 WIB
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra DKI Prihatin
Rabu, 25/11/2020 - 11:54:59 WIB
Calon Wako Dumai Eko Suharjo Meninggal Dunia Dini Hari Tadi
Selasa, 24/11/2020 - 18:51:03 WIB
[BREAKING NEWS] Minibus Silver Terbalik di Km 20 Tol Pekanbaru-Dumai
Selasa, 24/11/2020 - 13:58:54 WIB
Kata JK, Rizieq Shihab Disebut Isi Kekosongan Pemimpin Islam
Selasa, 24/11/2020 - 13:26:53 WIB
DPR RI Desak Polisi Usut Tuntas Lazada dan Tokopedia Jual Bong Identik Buat Nyabu dan Senpi
Selasa, 24/11/2020 - 11:55:27 WIB
Ketua KPK Sindir Anies Unggah Foto Baca Buku How Democracies Die
Selasa, 24/11/2020 - 10:48:54 WIB
Tembus Setengah Juta, RI Jadi Negara dengan Kasus COVID-19 Terbanyak se-ASEAN
Selasa, 24/11/2020 - 10:48:33 WIB
Salah Satu Pemain Terpapar Covid-19, Drama Jisoo BLACKPINK Tunda Syuting
Selasa, 24/11/2020 - 10:48:30 WIB
Satpol PP Bantah Penurunan Baliho Habib Rizieq Dihalangi FPI
Senin, 23/11/2020 - 19:10:16 WIB
Tersangka Teror Lempar Batu di Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Ditangkap Polisi
Senin, 23/11/2020 - 18:42:15 WIB
Ada JK Dibalik Anies Baswedan?
 
Aktivis: Jokowi Tak Hanya Lamban Dan Enggak Tegas, Pengorganisasiannya Juga Semrawut
Aktivis: Jokowi Tak Hanya Lamban Dan Enggak Tegas, Pengorganisasiannya Juga Semraut

Senin, 20/04/2020 - 11:52:27 WIB

Politikriau.com Aktivis Satyo Purwanto menyebut kritikan keras dari mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) terhadap pemerintahan pusat sangat tepat.


JK menilai pemerintahan Joko Widodo tidak tegas dalam menangani Covid-19 yang korbannya semakin terus bertambah.




"Betul banget, bukan hanya lamban dan enggak tegas, pengorganisasian penanganan juga semrawut. Jokowi enggak jelas dan eggak tegas," ucap Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/4).


Satyo pun membeberkan banyak persoalan yang menunjukkan ketidakjelasan dan tidak tegasnya Presiden Jokowi dalam menangani pagebluk Covid-19 ini.


"Terbukti dalam persoalan penentuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan penegakan hukum. Pemerintah pusat sering enggak sejalan dengan Pemda. Padahal Pemda punya kasus dan berurusan langsung dengan warganya," jelas mantan Sekjen ProDEM ini.


Misalnya, imbuh Satyo, soal angkutan umum. Di mana, pemerintah pusat masih ngeyel tetap memberikan izin terhadap angkutan umum yang merupakan menjadi tempat dengan risiko tinggi penularan virus corona.


"Apa yang mau ditunjukkan sama Pemerintah Indonesia ini? Padahal di negara lain ketika memberlakukan pembatasan sosial, sarana dan prasarana publik ditutup dan dihentikan," kata Satyo.


Sedangkan dalam pengorganisasian penanganan Covid-19 ini, kata Satyo, banyak aturan yang tumpang tindih satu sama lain.


"Mestinya semua operasi penanganan, pengadaan, distribusi alat kesehatan beserta obat-obatannya termasuk alokasi dan pergerakan tenaga kesehatan dan penentuan suatu wilayah dikarantina/PSBB itu di tangan BNPB. Sehingga penegakkan hukum dan tentunya seluruh resources aparatur di bawah kendali BNPB (TNI-Polri, dokter, tenaga kesehatan, elemen pendukung)," terang Satyo.


Karena, lanjut Satyo, setelah diberi kewenangan serta penetapan bencana nasional BNPB malah kebingungan atas aturan maupun kewenangan yang tumpang tindih.


"BNPB setelah diberi kewenangan dan penetapan bencana Nasional saat ini tentunya jadi kelimpungan akibat kewenangan yang tumpang tindih, dan situasi ini sudah pasti berimbas terhadap penanganan wabah Covid-19," pungkas Satyo. 

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020