Home
Kamis, 06/08/2020 - 14:03:17 WIB
Akan Diresmikan Bulan Ini, Ternyata Pemilik Lahan di Tol Pekanbaru-Dumai Masih Tumpang-Tindih .
Kamis, 06/08/2020 - 14:02:28 WIB
Manager PT Duta Palma, Suheri Terta Serahkan Uang di Kamar Hotel Arya Duta
Kamis, 06/08/2020 - 13:04:24 WIB
Karyawan Bank Riau Kepri Positif Corona Bertambah, 4 Orang
Kamis, 06/08/2020 - 13:03:28 WIB
Nama-nama 49 Perusahaan Bermasalah di Riau
Kamis, 06/08/2020 - 12:20:43 WIB
Pemerintah Beri Insentif Pegawai Bergaji Di Bawah Rp 5 Juta, Said Didu: Duit Dari Mana?
Kamis, 06/08/2020 - 12:08:53 WIB
Warga AS Dapat Kiriman Benih Misterius Dari China, Pihak Berwenang Minta Waspada
Rabu, 05/08/2020 - 21:59:22 WIB
Ratusan Warga di Tasikmalaya Demo Minta Tangkap Denny Siregar
Rabu, 05/08/2020 - 17:35:21 WIB
Kota Beirut Luluh Lantak Akibat Ledakan, Pemimpin Dunia Turut Berduka
Rabu, 05/08/2020 - 17:35:15 WIB
Riau Tambah 29 Kasus Baru Orang yang Terpapar Covid-19, Berasal dari 4 Daerah ini
Rabu, 05/08/2020 - 16:58:00 WIB
Penambahan 29 Pasien Positif Covid-19 di Riau Tersebar di 3 Kabupaten/Kota, Ini Rinciannya
Rabu, 05/08/2020 - 16:56:58 WIB
PENYIDIK MINTA SAKSI TAMBAHAN, UMI HANDAYANI REGAR BERTERIMAKASIH PADA POLRES ROHUL
Selasa, 04/08/2020 - 18:25:24 WIB
Update Covid-19: Total 577 Kasus Konfirmasi, 221 Dirawat, 343 Sembuh dan 13 Meninggal Dunia
 
Keputusan Presiden Jokowi Ngawur
Tunjuk Prabowo Sebagai Nakhoda Lumbung Pangan

Minggu, 12/07/2020 - 19:07:18 WIB

Politikriau.com -  JAKARTA- Keputusan Presiden, Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sebagai nakhoda lumbung pangan nasional dianggap ngawur. Karena mengindikasikan penanganan tata kelola pemerintahan yang amatiran.


Hal itulah yang diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran saat dihubungi wartawan, Jakarta, Minggu (12/7/2020).


Karena, menurut Andi, lumbung pangan adalah ranahnya Kementerian Pertanian di bawah Syahrul Yasin Limpo. "Dinilai dari sisi manapun penunjukan tersebut tidak dapat dibenarkan. Secara teknis, ini adalah ranah Kementan dan bukannya Kemenhan, maka yang seharusnya menjadi leader adalah Menteri Pertanian," ujarnya.


Kalau pun  program ini bersifat lintas kementerian, kata Andi, maka yang harusnya menjadi leader adalah Menteri Koordinator (Menko). Bila  tujuan pengembangan lumbung pangan tersebut dalam kerangka kesejahteraan rakyat dan petani, maka yang relevan menakhodai adalah Menko Kesra.


Kemudian sambung Andi, bila tujuannya untuk memperkuat ketahanan nasional secara umum, maka yang tepat memimpin adalah Menko Polhukam. Dan bila tujuannya memperkuat industri beras nasional, maka Menko Perekonomian yang lebih pantas menjadi leader.


"Jadi posisi Menko yang lebih tepat memimpin kebijakan strategis nasional, yang bersifat lintas departemen. Bukannya Menteri Pertahanan," tegasnya.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020