Home
Rabu, 21/10/2020 - 18:59:21 WIB
Gatot Nurmantyo Beri Rapor Merah Penanganan Covid-19 Jokowi-Maaruf
Rabu, 21/10/2020 - 07:04:55 WIB
Rizal Ramli Sebut Maruf Amin Sebagai Pelengkap Enam Tahun Kepemimpinan Jokowi
Rabu, 21/10/2020 - 06:46:40 WIB
Erdogan: Retorika Anti-Muslim Dijadikan Alat Dari Politisi Barat Untuk Tutupi Kegagalan Mereka
Rabu, 21/10/2020 - 06:46:30 WIB
Azyumardi Azra: Cara-cara Represif Pemerintah Bisa Picu Situasi Sosial Ekonomi Yang Tidak Kondusif
Rabu, 21/10/2020 - 06:26:54 WIB
Sri Mulyani Bandingkan Ekonomi Indonesia Dengan Negara Lain
Rabu, 21/10/2020 - 06:26:08 WIB
Fahira Idris: Kepemimpinan Yang Bermakna Harus Tetap Jadi Tujuan
Selasa, 20/10/2020 - 23:04:02 WIB
Foto Jaksa dan Tersangka Kasus Djoko Tjandra Makan Siang Bersama
Selasa, 20/10/2020 - 22:49:18 WIB
JPU Tuntut PT Adei Pidana Denda Rp 4,4 Milyar
Selasa, 20/10/2020 - 21:55:12 WIB
Tol Kedua di Sumbar, Koridor Dharmasraya ke Rengat Inhu Riau
Selasa, 20/10/2020 - 21:45:42 WIB
Kenali Penularan, Gejala dan Pencegahaan Norovirus
Selasa, 20/10/2020 - 11:42:09 WIB
Respon Tifatul Sembiring
Senin, 19/10/2020 - 15:50:10 WIB
Mengerikan, Pria Ini Tega Memenggal Kepala Istrinya dan Meletakkan Kepalanya
 
Pemerintah Datangi DPR
Pemerintah Datangi DPR Sampaikan Sikap Resmi RUU HIP

Kamis, 16/07/2020 - 12:51:26 WIB

Politikriau.com - Rombongan pemerintah yang berisikan Menko Polhukam Mahfud Md, Menkum HAM Yasonna H. Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, hari ini, Kamis (16/7) akan bertolak ke DPR. Kehadiran mereka rencananya mewakili Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyerahkan secara resmi sikap pemerintah terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi pancasila (HIP).


Berdasarkan jadwal yang diterima, para rombongan menteri tersebut rencana akan di Senayan sekitar pukul 11.00 WIB. Sebelumnya, Mahfud menyatakan, pemerintah akan mengirimkan surat resmi tersebut ke DPR.


"Posisi pemerintah ini tetap sampai sekarang. Tetapi karena itu baru diumumkan publik dan dikomunikasikan secara politis ke DPR, maka pemerintah besok akan menyampaikannya secara resmi, secara fisik dalam bentuk surat, menteri yang akan ke situ mewakili Presiden Republik Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud, Rabu (15/7).


Dia pun menuturkan, menyerahkan sepenuhnya ke DPR setelah pemberian surat resmi tersebut.


"Sehingga nanti silakan DPR mau dibawa ke proses legislasi apa, apa ke Prolegnas atau apa. Tetapi pemerintah tetap menyatakan sikap seperti itu. Satu prosedur, yang minta mendengar aspirasi masyarakat. Yang kedua subtansi," jelas Mahfud.


Menurut dia, pemerintah tidak bisa asal menyatakan cabut saja RUU tersebut. Harus ada proses legislasi.


"Jadi harus ada proses legislasinya. Karena ini masalah demokrasi, dan demokrasi itu tidak boleh jalan tanpa prosedur-prosedur yang terukur," katanya.(*)

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020