Home
Minggu, 27/09/2020 - 13:56:40 WIB
Ustadz Abdul Somad Latihan Menembak
Minggu, 27/09/2020 - 13:56:01 WIB
2 Pelaku Pembunuhan Supir Travel Diringkus Polda Riau, 2 Lagi Diburu
Minggu, 27/09/2020 - 13:32:15 WIB
Masih Ada 3.299 Warga Riau Positif Covid-19, 2.457 Diantaranya Jalani Isolasi Mandiri
Minggu, 27/09/2020 - 13:32:09 WIB
3 Penyebab Hati Manusia Menjadi Keras Dalam Islam
Minggu, 27/09/2020 - 13:00:06 WIB
Pekanbaru Tembus 3.000 Kasus,
Minggu, 27/09/2020 - 08:54:23 WIB
Drama 7 Gol, Inter Milan Tundukkan Fiorentina
Minggu, 27/09/2020 - 08:32:40 WIB
Babak Baru Kasus Hendri Tewas-Kepala Dibungkus Plastik
Sabtu, 26/09/2020 - 19:58:18 WIB
Masjid Bersejarah di Xinjiang Dihancurkan
Sabtu, 26/09/2020 - 14:58:07 WIB
Siang Ini Pj dan Pjs 5 Bupati di Riau Dilantik, Ini Nama-namanya
Sabtu, 26/09/2020 - 14:57:30 WIB
Riau jadi Provinsi Tertinggi ke-5 Penambahan Pasien Positif Covid-19 di Indonesia
Sabtu, 26/09/2020 - 13:30:11 WIB
Gibran 21 M, Bobby 54 M, Anak Dan Mantu Jokowi Ternyata Miliuner Lho
Sabtu, 26/09/2020 - 12:48:47 WIB
266 Tenaga Kesehatan di Riau Positif Covid-19
 
Gulat Manurung Terima Uang Dari PT.Duta Palma
Manager PT Duta Palma, Suheri Terta Serahkan Uang di Kamar Hotel Arya Duta

Kamis, 06/08/2020 - 14:02:28 WIB

persidangan perkara dugaan korupsi suap proses pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014 yang menghadirkan terdakwa Suheri Terta, Legal Manager PT Duta Palma Group, Kamis (6/8/2020) di Pengadilan

TERKAIT:

Politikriau.com – Legal Manager PT Duta Palma, Suheri Terta menyerahkan 2 amplop berisi uang dollar singapura senilai Rp3 milyar dan Rp650 juta titipan Surya Darmadi pemilik PT Duta Palma kepada Gulat Manurung di kamar Hotel Arya Duta jalan Diponegoro Kota Pekanbaru.


Hal ini terungkap dalam dakwaan yang dibacakan JPU Wahyu Dwi Oktafianto SH pada persidangan perkara dugaan korupsi suap proses pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014 yang menghadirkan terdakwa Suheri Terta, Legal Manager PT Duta Palma Group, Kamis (6/8/2020) di Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru.


Dalam persidangan yang digelar secara online itu, dikutip dari klikmx.com hanya majelis hakim yang berada diruang sidang. Untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan terdakwa Suheri Terta, berada di Jakarta. Sedangkan Annas Maamun, berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Sukamiskin, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar). Namun Annas Maamun akhirnya batal dimintai keterangan karena dalam kondisi sakit.


JPU Wahyu Dwi Oktafianto SH dalam dakwaannya menyampaikan perbuatan terdakwa Suheri Terta berawal sekitar bulan Agustus 2014, yang bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Riau.


Saat itu terdakwa memperoleh informasi adanya revisi usulan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Terdakwa kemudian mendatangi Zulher selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk berkonsultasi dan menanyakan prosedur permohonan terkait revisi usulan RTRW Provinsi Riau atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014.


Selanjutkannya pada tanggal 20 Agustus 2014 bertempat di Rumah Dinas Gubernur Riau, terdakwa bersama Surya Darmadi yang merupakan pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, beserta Zulher, menemui Annas Maamun. Saat itu mereka menyerahkan langsung surat PT Palma Satu tentang permohonan agar lokasi perusahaan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama dan PT Seberida Subur, yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai lokasi perkebunan dimasukkan ke dalam revisi usulan RTRW Provinsi Riau.


Atas surat permohonan tersebut, Annas Maamun memberikan disposisi pada surat tersebut kepada Wakilnya, Arsyad Juliandi Rachman. Yang mana isinya, Wagub (Wakil Gubernur) dibantu dan adakan rapat dengan Bappeda, Perkebunan, Kehutanan dan Asisten terkait, Segera, Gubri (Gubernur Riau) tanggal 20-8-2014.


Atas disposisi itu, pada hari Jumat (22/8) tahun 2014, bertempat di Rumah Dinas Wabup, Surya Darmadi menemui Arsyad Juliandi Rachman. Pertemuan itu membahas tentang permintaan bantuan untuk memproses lokasi perusahaannya dengan membawa surat PT Palma Satu.


Kemudian, Pada akhir bulan Agustus 2014, terdakwa menemui Cecep Iskandar selaku Kepala Bidang (Kabid) Planologi Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Dalam pertemuan itu, terdakwa menyerahkan copian surat PT Palma Satu yang telah di disposisikan Annas Maamun.

Cecep Iskandar mengatakan kepada Suheri Terta, akan menunggu undangan rapat terlebih dahulu, sebagai pelaksanaan dari disposisi Gubernur Riau, Annas Maamun kepada Wakil Gubernur, Arsyad Juliandi Rachman.


Disamping itu, pada awal bulan September 2014 bertempat di Hotel Le Meridian Pekanbaru, Surya Darmadi juga mendatangi Cecep Iskandar. Adapun maksudnya, untuk menanyakan perkembangan permohonan dari perusahaannya.


Pada tanggal 17 September 2014, Annas Maamun menandatangani surat Gubernur Riau berserta peta lampirannya, perihal Revisi Usulan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan di Provinsi Riau atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, yang diajukan dan dibawa oleh Cecep Iskandar bersama M Yafiz selaku Kepala Bappeda Provinsi Riau. Surat itu rencananya akan dibawa Cecep Iskandar ke Kementerian Kehutanan pada tanggal 18 September 2014.


Masih dihari yang sama, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Riau, di dalam pertemuan antara terdakwa dengan Surya Darmadi, dihadiri oleh Zulher, Cecep Iskandar dan orang kepercayaan Gubernur Riau, Gulat Medali Emas Manurung dibahas permohonan PT Palma Satu dalam revisi usulan RTRW Provinsi Riau.


Surya Darmadi juga menyampaikan keinginannya untuk memasukkan lokasi perusahaan miliknya di Kabupaten Indragiri Hulu ke dalam revisi usulan RTRW Provinsi Riau sambil menunjukkan surat permohonan PT Palma Satu yang telah mendapat disposisi Gubernur Riau.


Selain itu Surya Darmadi juga menyampaikan akan memberikan uang kepada Gubernur Riau sebesar Rp8 miliar dengan rincian uang sebesar Rp3 miliar akan diserahkan diawal dan sisanya sebesar Rp5 miliar akan diserahkan setelah persetujuan revisi tersebut ditandatangani oleh Menteri Kehutanan.


Surya Darmadi juga menjanjikan uang sebesar Rp750 juta untuk Gulat Medali Emas Manurung. Selanjutnya pada saat akan keluar ruangan, terdakwa memberikan uang dalam bentuk mata uang asing, yang nilainya Rp100 juta kepada Gulat Medali Emas Manurung.


Setelah pertemuan itu, Gulat Medali Emas Manurung menemui Annas Maamun di Rumah Dinas Gubernur Riau. Saat itu, Gulat menyampaikan permintaan Surya Darmadi agar memasukkan lokasi perusahaannya ke dalam revisi usulan RTRW Provinsi Riau. Namun Annas Maamun belum memberikan keputusan, dan meminta Gulat untuk datang kembali besok paginya bersama Cecep Iskandar.


Pada tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 02.00 WIB, Annas Maamun menghubungi Cecep Iskandar melalui telepon selularnya. Dalam pembicaraannya, Annas Maamun memerintahkan Cecep agar tidak berangkat ke Jakarta. Kemudian Cecep juga disuruh untuk menghadap Annas Maamun pada pagi harinya.


Cecep dan Gulat selanjutnya menghadap Annas Maamun pada pagi harinya di Rumah Dinas Gubernur Riau. Dalam pertemuan itu, Gulat kembali menyampaikan permintaan terdakwa dan Surya Darmadi ke Annas Maamun. Atas hal tersebut, Annas Maamun memerintahkan Cecep untuk mengecek lokasi perusahaan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama dan PT Seberida Subur, dengan peta yang ada, agar tidak tumpang tindih dengan pengajuan usulan dari Kabupaten Indragiri Hulu.


Oleh karena lokasi perusahaan tersebut tidak termasuk dalam pengajuan di Kabupaten Indragiri Hulu, Annas Maamun memerintahkan Cecep untuk memasukkan lokasi perusahaan-perusahaan tersebut ke dalam revisi usulan RTRW Provinsi Riau. Atas perintah tersebut, Cecep pergi ke kantor Bappeda Riau untuk membuat peta lokasi perusahaan-perusahaan, sebagaimana yang dimohonkan oleh PT Palma Satu.


Selanjutnya Gulat Medali Emas Manurung menyampaikan kepada Annas Maamun bahwa Surya Darmadi berjanji akan memberikan uang sebanyak Rp8 miliar. Atas penyampaian itu, Annas Maamun menyanggupi permintaan Surya Darmadi. Kemudian, bertempat di kantor Bappeda Riau, terdakwa menemui Cecep untuk memastikan usulan lokasi perusahaan-perusahaan yang diajukan ke Gubernur Riau telah terakomodir.


Setelah selesai memasukkan lokasi perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan usulan PT Palma Satu kedalam peta lampiran revisi usulan RTRW Provinsi Riau itu, Cecep menghadap Annas Maamun untuk meminta tanda tangan peta tersebut. Padahal lokasi tersebut tidak termasuk dalam lokasi yang direkomendasikan oleh Tim Terpadu. Namun, oleh Annas Maamun tetap menandatangani peta tersebut.


Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Terdakwa juga dikenakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020