Home
Selasa, 27/10/2020 - 13:14:29 WIB
Pria Ini Terpaksa Karantina Selama Lebih Dari 6 Bulan di Kota Hantu
Selasa, 27/10/2020 - 13:13:57 WIB
Ini Sosok Brimob Penjual Senjata ke OPM saat Diringkus TNI di Bandara
Selasa, 27/10/2020 - 13:13:53 WIB
Kecam Hinggal Lakukan Boikot, PA 212 Akan Geruduk Kedubes Prancis di Jakarta
Senin, 26/10/2020 - 23:22:05 WIB
Aksi Kejar-kejaran di Pintu Gerbang Tol Batin Solapan Riau
Senin, 26/10/2020 - 23:08:37 WIB
Terdakwa Kasus Jiwasraya Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup
Senin, 26/10/2020 - 22:51:36 WIB
Tidak Ada Warga Natuna yang Kena Virus COVID-19 Sampai Detik Ini
Senin, 26/10/2020 - 22:15:38 WIB
Benny Tjokro Divonis Pidana Seumur Hidup
Senin, 26/10/2020 - 18:45:02 WIB
Ratusan Tahun Dipakai Untuk Sikat Gigi, Siwak Tumbuh Subur di Palestina
Senin, 26/10/2020 - 18:44:26 WIB
Posko di Perbatasan Riau Mulai Aktif Lagi
Senin, 26/10/2020 - 13:37:13 WIB
Pengendara Motor Bentak Petugas Satpol PP Pekanbaru Saat Razia Masker
Senin, 26/10/2020 - 12:38:09 WIB
Kapolri Perintahkan Anggota Polisi Terlibat Narkoba Dihukum Mati
Senin, 26/10/2020 - 12:38:06 WIB
Ini Keterangan dari Keluarga Korban Yang Jatuh Dari Atas Fly Over Kelok Sembilan
 
Tunda Dulu Beli Mobil Baru,
Tunggu Keputusan Menkeu Tunda Dulu Beli Mobil Baru

Kamis, 24/09/2020 - 07:52:25 WIB

Politikriau.com - Gaikindo dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0% atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB). 

Dan memang belum jelas, jenis pajak apa yang akan direlaksasi oleh pemerintah, apakah PPnBM, BBN, PKB atau malah ketiganya sekaligus.

Wacana relaksasi pajak ini diajukan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan sektor automotif di tengah masa pandemi Covid-19.

"Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0% sampai bulan Desember 2020," kata Menperin Agus Gumiwang, Senin (14/9), dikutip dari CNBC.

Menanggapi ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan mengkaji usulan dari Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang.

"Kita tiap kali ada ide seperti ini, kita kaji dalam," ujar Sri Mulyani dalam video virtual yang dipublikasikan.

Menkeu menyebutkan, pemberian insentif sudah dilakukan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN). insentif fiskal yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku industri salah satunya automotif adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

"Namun nanti harus melihat apa apa yang dibutuhkan untuk stimulasi perekonomian kita kembali. Kemenkeu selalu terbuka dengan ide-ide itu. Namun kita jaga konsistensi kebijakannya," terang Menkeu.

Sebagai informasi, masyarakat yang membeli mobil dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 73 tahun 2019, yakni sebesar 15-70% untuk kendaraan bermotor angkutan orang. Besaran tarif disesuaikan dengan jumlah maksimal muatan setiap kendaraan, dan juga isi silinder. **

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020