Home
Selasa, 24/11/2020 - 11:55:27 WIB
Ketua KPK Sindir Anies Unggah Foto Baca Buku How Democracies Die
Selasa, 24/11/2020 - 10:48:54 WIB
Tembus Setengah Juta, RI Jadi Negara dengan Kasus COVID-19 Terbanyak se-ASEAN
Selasa, 24/11/2020 - 10:48:33 WIB
Salah Satu Pemain Terpapar Covid-19, Drama Jisoo BLACKPINK Tunda Syuting
Selasa, 24/11/2020 - 10:48:30 WIB
Satpol PP Bantah Penurunan Baliho Habib Rizieq Dihalangi FPI
Senin, 23/11/2020 - 19:10:16 WIB
Tersangka Teror Lempar Batu di Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Ditangkap Polisi
Senin, 23/11/2020 - 18:42:15 WIB
Ada JK Dibalik Anies Baswedan?
Senin, 23/11/2020 - 11:21:10 WIB
Pengamat: Mungkin Anies Takut Politik Indonesia Kembali Ke Otoritarianisme
Senin, 23/11/2020 - 11:20:13 WIB
Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, Polresta Pekanbaru Tangkap Seorang Oknum Polisi
Senin, 23/11/2020 - 11:20:09 WIB
Jokowi: Waspada Strategi Gas Dan Rem!
Minggu, 22/11/2020 - 21:15:50 WIB
Rumah Rizieq Shihab Didatangi Polisi dan TNI, Untuk Dilakukan Tes Swab, FPI: Kami Tolak
Minggu, 22/11/2020 - 18:51:13 WIB
Tagar Dudung Baliho Menggema di Media Sosial
Minggu, 22/11/2020 - 10:51:20 WIB
Ibu di Pekanbaru Tewas Usai Dijambret dan Jatuh dari Motor
 
34 Gubernur Dilarang Tolak UU Cipta Kerja

Sabtu, 10/10/2020 - 18:55:32 WIB

Politikriau.com -  Presiden Jokowi memberi perintah tegas kepada Kepolisian yang dipimpin Kapolri Idham Azis untuk menindak pelaku pidana di unjukrasa menolak Omnibus Law. Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Gubernur se-Indonesia satu suara mendukung UU Cipta Kerja.


Diketahui, beberapa Gubernur tegas menyatakan menolak UU Cipta Kerja.


Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP) Donny Gahral Adian menyebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri untuk menindak pelaku tindak pidana saat aksi unjuk rasa tolak omnibus law UU Cipta Kerja.


Menurut dia, hal itu disampaikan Jokowi saat menggelar rapat internal secara virtual membahas UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat 9 Oktober 2020.


Donny mengakui rapat itu salah satunya membahas soal kericuhan yang terjadi selama aksi unjuk rasa. 


"(Perintah Jokowi) aparat penegak hukum harus memproses semua yang memang melakukan tindak pidana selama aksi.

Kita kan negara hukum, semua harus diproses secara hukum," kata Donny melansir dari Kompas.com, Jumat 9 Oktober 2020.


Selain itu, dalam rapat tersebut Jokowi juga memerintahkan para menterinya untuk lebih mengintensifkan lagi komunikasi publik terkait UU Cipta Kerja sekaligus membantah berbagai hoaks yang beredar.


"Agar bisa dipahami dengan jelas, tak menimbulkan kesalahpahaman dan semua yang terlibat wajib untuk menjelaskan ke publik mengenai apa manfaatnya dan membantah berbagai hoaks tentang UU ini," kata Donny.


Jokowi juga, kata dia, meminta 34 gubernur yang mengikuti rapat itu untuk satu suara mendukung UU Cipta Kerja.


Jokowi meyakinkan para gubernur bahwa UU Cipta Kerja yang ramai-ramai diprotes buruh dan mahasiswa justru dibutuhkan untuk meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan.


"Jadi tidak ada yang dipresepsi orang selama ini bahwa ini untuk merugikan rakyat. Ini sepenuhnya ditujukan untuk kemaslahatan bersama agar ekonomi bisa pulih dan kembali normal," katanya.


Donny menambahkan, tuntutan demonstran agar Jokowi menerbitkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja tak dibahas dalam rapat itu.  Pemerintah meminta masyarakat yang keberatan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Kepolisian RI mencatat ada 3.862 orang yang ditangkap dalam rangkaian aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang berlangsung pada Kamis (8/10/2020) kemarin.


Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, mereka yang ditangkap kini masih berada di kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan.


Argo Yuwono membeberkan, 3.862 orang yang ditangkap itu terdiri dari beberapa kelompok yakni kelompok anarko, masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, buruh, dan pengangguran.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020