Home
Selasa, 27/10/2020 - 13:14:29 WIB
Pria Ini Terpaksa Karantina Selama Lebih Dari 6 Bulan di Kota Hantu
Selasa, 27/10/2020 - 13:13:57 WIB
Ini Sosok Brimob Penjual Senjata ke OPM saat Diringkus TNI di Bandara
Selasa, 27/10/2020 - 13:13:53 WIB
Kecam Hinggal Lakukan Boikot, PA 212 Akan Geruduk Kedubes Prancis di Jakarta
Senin, 26/10/2020 - 23:22:05 WIB
Aksi Kejar-kejaran di Pintu Gerbang Tol Batin Solapan Riau
Senin, 26/10/2020 - 23:08:37 WIB
Terdakwa Kasus Jiwasraya Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup
Senin, 26/10/2020 - 22:51:36 WIB
Tidak Ada Warga Natuna yang Kena Virus COVID-19 Sampai Detik Ini
Senin, 26/10/2020 - 22:15:38 WIB
Benny Tjokro Divonis Pidana Seumur Hidup
Senin, 26/10/2020 - 18:45:02 WIB
Ratusan Tahun Dipakai Untuk Sikat Gigi, Siwak Tumbuh Subur di Palestina
Senin, 26/10/2020 - 18:44:26 WIB
Posko di Perbatasan Riau Mulai Aktif Lagi
Senin, 26/10/2020 - 13:37:13 WIB
Pengendara Motor Bentak Petugas Satpol PP Pekanbaru Saat Razia Masker
Senin, 26/10/2020 - 12:38:09 WIB
Kapolri Perintahkan Anggota Polisi Terlibat Narkoba Dihukum Mati
Senin, 26/10/2020 - 12:38:06 WIB
Ini Keterangan dari Keluarga Korban Yang Jatuh Dari Atas Fly Over Kelok Sembilan
 
Ngabalin Sebut Pendemo
Ngabalin Sebut Pendemo Sebagai Sampah Demokrasi

Selasa, 13/10/2020 - 15:10:24 WIB

Politikriau.com Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut masyarakat yang tetap menggelar aksi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 sebagai sampah demokrasi.

Di balik pagar Istana Negara Jakarta, Ngabalin terlihat memantau massa aksi lakukan unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak) NKRI, di sekitar kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (13/10/2020).

"Dalam masa pandemi, dia kirim orang untuk berdemonstrasi. Di mana logikanya coba. Jangan jadi sampah demokrasi di negeri ini," ujar Ngabalin dari Istana Negara Jakarta, Selasa (13/10).

Ngabalin memastikan situasi di depan Istana sepi dari pedemo. Sementara itu, bersamaan dengan tinjauan Ngabalin, massa aksi tertahan di sekitar Patung Kuda. Mereka tak bisa melewati blokade aparat kepolisian menuju Istana.

"Bang Ali (Ali Ngabalin) harus memenuhi janji untuk ada di depan Istana dan melihat langsung," ujarnya.

Ngabalin pun mempertanyakan alasan masyarakat datang ke Istana Negara maupun DPR untuk menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, ada hak konstitusi yang bisa digunakan masyarakat menyatakan keberatan dengan UU tersebut.

Dikatakan Ngabalin, masyarakat bisa mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ngabalin mengatakan langkah tersebut menjadi cara legal yang telah diatur di dalam UUD 1945.

"Untuk apa dia datang ke Istana. Untuk apa dia datang ke DPR. Untuk apa dia demonstrasi di jalan. Sementara hak-hak konstitusi yang bisa dipakai itu tidak dia gunakan," katanya.

Ngabalin juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir para perusuh dalam unjuk rasa tersebut. Menurutnya, setiap perusuh akan berhadapan dengan aparat TNI dan Polri.

"Enggak ada orang bisa toleransi. Enggak ada cerita dengan para perusuh. Kalau kau mengacaukan keadaan negeri ini, maka kau berhadapan dengan TNI-Polri, itu kalimatnya," tekannya. **

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020