Negara Rugi Rp156 M, Pasutri Segera Sidang

Negara Rugi Rp156 M,Pasutri Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis Segera Sidang,Ini Kata KPK

Politikriau.com PEKANBARU - Negara rugi Rp156 M, pasutri tersangka korupsi proyek jalan di Bengkalis segera sidang, ini kata KPK yang sudah limpahkan berkas ke PN Pekanbaru.


Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah melimpahkan berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi ke Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dugaan rasuah yang dimaksud, yaitu terkait proyek peningkatan jalan lingkar Bukit Batu - Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2013 - 2015.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah Handoko Setiono dan Melia Boentaran.

Kedua tersangka yang merupakan pasangan suami istri (pasutri) ini, masing-masing adalah Komisaris dan Direktur PT Arta Niaga Nusantara (ANN).

Pelimpahan berkas perkara ini, dilakukan pada Selasa (15/6/2021) kemarin, oleh tim JPU KPK Tonny F Pangaribuan dan Eko Wahyu Prayitno.

Terkait itu, maka penahanan kedua tersangka kini telah sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

"Untuk sementara waktu tempat penahanan Handoko Setiono masih tetap dititipkan pada Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur sedangkan Melia Boentaran di Rutan KPK Gedung Merah Putih," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Selanjutnya disebutkan Ali, pihaknya saat ini tengah menunggu penetapan penunjukkan majelis hakim dan jadwal sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Ia menerangkan, para terdakwa masing-masing didakwa dengan dakwaan, Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Serta subsidair: Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, berkas kedua tersangka, dinyatakan lengkap oleh tim JPU KPK pada Jumat (4/6/2021).

Di hari yang sama, tim penyidik juga langsung menyerahkan tersangka dan barang bukti ke tim JPU, atau disebut juga proses tahap II.

Para tersangka diduga telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek multiyears peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu - Siak Kecil, Bengkalis, tahun anggaran 2013 sampai 2015.

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya juga telah menetapkan M Nasir selaku PPK dalam proyek peningkatan jalan lingkar Bukit Batu - Siak Kecil dan telah diputus bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Ratusan orang saksi sudah diperiksa.

Di antaranya pejabat terkait penganggaran, pejabat terkait pengadaan, pejabat terkait lelang proyek.

Pejabat terkait pelaksanaan proyek, pihak swasta yang terdiri dari supplier maupun subkontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pengadaan.

Atas perbuatannya kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun konstruksi perkara, diduga dalam pengadaan proyek ini, Handoko Setiono diduga berperan aktif selama proses lelang untuk memenangkan PT ANN.

Padahal sejak awal lelang di buka PT ANN telah di nyatakan gugur ditahap prakualifikasi.

Namun dengan dilakukannya rekayasa bersama dengan beberapa pihak di Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis berbagai dokumen lelang fiktif sehingga PT ANN dinyatakan sebagai pemenang tender pekerjaan.

Tersangka Melia Boentaran, juga diduga aktif melakukan berbagai pertemuan dan memberikan sejumlah uang kepada beberapa pejabat di Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, agar bisa dimenangkan dalam proyek ini.

Dalam proyek ini pun diduga ditemukan berbagai manipulasi data proyek dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp156 miliar dari total nilai kontrak Rp 265 miliar.



Sumber: pekanbaru.tribunnews.com