Ketua GAMARI: Spekulasi Annas Maamun Pembentukan Provinsi Riau Pesisir

Anggota DPRD Riau Periode 2014 - 2019 Diduga Menerima Suap

Politikriau.com PEKANBARU-- Aktivis Presidium Pusat (PP) Gabungan Aksi Mahasiswa Alumni Riau (GAMARI) Larshen Yunus menilai lambatnya proses pengusutan nama-nama yang menerima uang Suap APBD Provinsi Riau tahun 2014 dan RAPBD tahun 2015.

Bertempat di salah satu hotel di Pekanbaru, sabtu  (9/10/2021) menyampaikan komentarnya kepada awak media "bahwa minggu depan kami akan sampaikan surat resmi, laporan pengaduan masyarakat, terkait berbagai Kejahatan Perampokan APBD pada tahun 2014 dan 2015 yang lalu".

 

Menurut Yunus , "Data-data nama penerima uang haram itu terkuak kembali berdasarkan Surat Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kantor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, nomor: 62/PID.SUS.TPK/2016/PN Pbr, tanggal 23 Februari 2017".

 

Dalam surat putusan tersebut, ternyata masih ada nama-nama yang diduga kuat sebagai " Perampok Uang Rakyat" pada APBD tahun 2014 dan RAPBD 2015.

 

Selanjutnya ketua Presidium Pusat GAMARI , Nama-nama yang dimaksud sampai saat ini belum jelas status hukumnya. Apakah turut serta menerima sanksi seperti kedua orang mantan Ketua DPRD Provinsi Riau atau justru nama-nama itu lenyap, senyap dan hilang begitu saja?!

 

"Segala bentuk pernyataan dan pertanyaan telah menjadi buah bibir masyarakat. Apakah kasus itu hanya selesai sampai disitu saja

Dari sekian banyak nama yang tercantum, kenapa hanya 2 (dua) orang saja mempertanggung jawabkan kesalahannya, yang lain kemana?" tanya Aktivis Larshen Yunus, seraya menunjukkan bukti Putusan Pengadilan Tipikor yang dimaksud.

 

Selanjutnya Ketua PP GAMARI itu pastikan, bahwa kasus rasuah tersebut akan diungkap kembali. Karena ada dari beberapa namanya justru sampai saat ini masih bebas berkeliaran, seperti tanpa dosa.

             

Foto : H. Zukri Misran

"Dari hasil Monitoring dan Observasi selama 7 bulan ini. Kasus Penerima Suap APBD itu terdapat nama-nama yang cukup eksis saat ini, kepada awak media Yunus mengungkapkan seperti Bupati Pelalawan, H Zukri Misran (pada saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi B), Wakil Bupati Bengkalis, H Bagus Santoso S.Ag MP (pada saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi D), Ketua Umum SANTAN NU, KH T. Rusli Ahmad, SE (pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Riau)" tuturnya.

Berdasarkan data yang dirangkum media ini bahwa berdasarkan surat dari DPP PDI Perjuangan dengan Surat Keputusan no 4660/IN/DPP/I/2014 tanggal 14 Januari 2014 tentang  Pergantian Antar Waktu wakil ketua DPRD Riau dari  Almainis kepada T. Rusli Ahmad,SE   

Foto: T. Rusli Ahmad, SE

Lanjut Aktivis Jebolan Sospol Unri itu katakan, bahwa nama-nama yang lain, yakni: Ir H Hasmi Setiadi, Iwa Sirwani Bibra S.Sos M.Si, Dr H Koko Iskandar, Ir H Mansyur HS, dan Nurzaman, Politisi yang Turut Serta Menerima Aliran Uang Haram APBD itu.

 

Aktivis Larshen Yunus, sebagai Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta juga jelaskan, bahwa dari sekian banyak Anggota Dewan pada saat itu, hanya Ilyas Labay S.Sos yang tidak menerima satu persen pun aliran uang haram tersebut.

 

"Bagi kami, temuan ini mesti segera ditindaklanjuti. KPK, KEJAGUNG maupun BARESKRIM POLRI segera mengusut tuntas nama-nama tersebut, apakah benar menerima atau justru info yang beredar hoax?! ungkap Aktivis Larshen Yunus, dengan nada tanda tanya.

 

Untuk itu, pihak PP GAMARI ber-inisiatif hal tersebut dibawa ke ranah yang lebih serius lagi, agar tidak menjadi fitnah ditengah-tengah masyarakat.

 

Aktivis GAMARI berencana akan mengirim surat resmi kembali, bentuk Laporan Pengaduan Masyarakat ke Gedung KPK, KEJAGUNG dan BARESKRIM POLRI.

 

Infonya Minggu depan Laporan yang dimaksud diberikan. Aktivis GAMARI komit, dalam rangka penegakan supremasi hukum yang lebih baik lagi.

 

"Seyogyanya biarlah Aparat Penegak Hukum yang bekerja. Kami selaku Aktivis Masyarakat hanya dapat memberikan info, bukti dan data-data permulaan. KPK, Polisi maupun Jaksa agar tidak  sulit untuk mengungkap hal tersebut" harap Larshen Yunus, yang juga menjabat sebagai Peneliti Senior Formappi Riau.

 

Media Center PP GAMARI jelaskan, bahwa Kasus yang dikatakan uang suap ketok palu APBD tahun 2014 itu Sejatinya lebih kepada Spekulasi belaka. Bagi Aktivis GAMARI, Misteri Kasus itu mesti dibongkar!

 

"Dari Data dan Bukti-Bukti Permulaan yang telah kami Himpun, sangat jelas dinyatakan bahwa Sejatinya kasus itu bukan terkait uang suap ketok palu, melainkan bagian dari Spekulasi para Panitia yang ditunjuk oleh Mantan Gubernur Riau Annas Maamun untuk Mengurus Pembentukan Provinsi Riau Pesisir. Drs H Johar Firdaus M.Si adalah Ketua Panitianya" ungkap Aktivis Larshen Yunus.

 

Alumnus Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu katakan, bahwa justru awal mula kasus ini muncul dari Pertemuan antara Suwarno yang berperan sebagai Perwakilan Pemprov Riau dengan Riki Hariansyah, Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PKB.

 

"Kami juga peroleh informasi yang akurat, bahwa Suwarno alias Warno yang diutus mantan Gubernur Annas Maamun untuk bertemu dan memberikan uang sekitar 800 Juta Rupiah ke Riki Hariansyah. Pertemuan dan Proses Pemberian Uang Haram itu dilakukan persis di Basement Gedung DPRD Provinsi Riau" tutur Larshen Yunus, Aktivis Jebolan Sospol Unri tersebut.

 

Informasi itu diperkuat dengan adanya Saksi dan Pengakuan dari beberapa orang, sebut saja Arya dan Rambe. Bahwa kasus yang sempat heboh itu merupakan bagian dari Spekulasi Pemerintah yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Annas Maamun.

 

"Bagi kami, Misteri Kasus ini wajib dibongkar! Kenapa justru orang yang berinisiatif baik melawan dan membongkar Kasus Korupsi malahan di Zholimi seperti saat ini. Kok jadi beliau yang dihukum, padahal Fakta Persidangan dan Hasil Putusan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru beliau dinyatakan bebas, ungkap Yunus, sapaan akrab Ketua GAMARI itu.

 

Adapun nama-nama yang dimaksud, sejauh ini sudah banyak diekspos oleh media lokal dan nasional. Hanya saja Pelaku utamanya belum jelas diketahui.

 

"Nah, bagi Kami Aktivis PP GAMARI menyatakan kebenaran itu adalah Kewajiban. Apapun agamanya, menyatakan kebenaran adalah Anjuran! Terkait nama-nama yang dimaksud, kami menduga kuat bahwa Nama Riki Hariansyah, Kirjauhari dan Johar Firdaus merupakan Trio atas Misteri Kasus ini. Secepatnya akan kami Ekspos kembali dan akan kami Telanjangi bukti maupun data-data pendukungnya" tegas Yunus, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Lembaga Anti Korupsi Indonesia.

 

Sampai diterbitkan berita ini, Media Center PP GAMARI juga tuangkan nama-nama yang hari ini eksis, seperti H Zukri Misran dulu Ketua Komisi B DPRD Provinsi Riau, kini dapat amanah jadi Bupati Pelalawan dan H Bagus Santoso, dulu Ketua Komisi D DPRD Provinsi Riau, kini dapat amanah sebagai Wakil Bupati Bengkalis, yang juga diduga kuat terlibat menerima aliran uang haram atas kasus tersebut.

 

Mengkonfirmasi beberapa nama yang dimaksud, media ini bergegas menghubungi Riki Hariansyah, Kirjauhari, H Zukri Misran, H Bagus Santoso, Iwa Sirwani Bibra, namun panggilan tak juga diangkat alias dalam keadaan Non Aktif. (*)