Yunus : Karyawan Hanya Menuntut Hak Pesangon

Aktivis GAMARI Tempuh Jalur PKPU Atas Kejahatan HAM PT. Hutahaean

Foto: Presdir PT. Hutahaean Harangan Wilmar Hutahaean

 

Politikriau.com Pekanbaru - Pasca Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru buntu, alias pihak Perusahaan tidak mengindahkan hasil sidang Putusan tersebut.

Serta berdasarkan data-data otentik dan bukti permulaan, PT Hutahaean diduga kuat melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dengan Menelantarkan Hak atas Pesangon bagi lebih kurang 40 Karyawan PT Labersa Hutahaean,  anak perusahaan dari PT Hutahaean berdomisili di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

 

Aktivis Presidium Pusat (PP) Gabungan Aksi Mahasiswa Alumni Riau (GAMARI) kembali memastikan, bahwa Kasus Kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan PT Hutahaean terhadap lebih kurang 40 Karyawan Labersa Waterpark akan ditindaklanjuti ke arah yang lebih serius lagi.

 

Di hadapan awak media di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, Rabu (13/10/2021), Aktivis PP GAMARI, Larshen Yunus mengatakan "akan menindaklanjuti dengan menempuh jalur PKPU, merupakan Sidang Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

 

"Bayangkan saja, Putusan di Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, PT Hutahaean diminta untuk segera menunaikan segala bentuk Hak yang wajib diterima oleh para Penggugat, sesuai dengan Perincian yang ada saja di lawannya, Dilanggar Perusahaan itu. Kok berani-beraninya mereka seperti itu. Ini Jelas Perbuatan Melawan Hukum" tegas Aktivis Larshen Yunus, Ketua PP GAMARI.

 

Lanjutnya lagi, bahwa pihak PT Hutahaean sampai saat ini tak memiliki itikad yang baik dalam Penyelesaian Permasalahan tersebut. Lebih kurang 40 orang Pesangonnya ditahan. Hasil kerja dan keringat Karyawannya ditahan.

 

"Bagi kami mereka sangat kejam, pihak perusahaan Hutahaean  sudah melakukan kejahatan HAM. Mohon Kiranya bapak Presiden, Para Menteri terkait maupun para Wakil Rakyat berkenan menghadirkan keadilan atas kasus ini. Tolong kami Pak!" ungkap Larshen Yunus, dengan penuh harapan.

 

Alumnus Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu katakan, bahwa PT Hutahaean wajib mempertanggung jawabkan hal tersebut. Segera berikan Hak-Hak Normatif dari para Pekerja. Menurut Larshen Yunus, mereka hanya menuntut Hak bukan yang lain, bukan pula yang lebih-lebih. Mereka butuh makan, bukan kaya.

 

"Kami sangat Muak dari perilaku Perusahaan yang suka melakukan " Praktek Akal Bulus". Itu PT Hutahaean bukan sekedar Perhotelan saja. Kebun Kelapa Sawit Luas. Jangan kambing hitamkan kondisi Pandemi Covid-19 saat ini" tutur Aktivis Riau Jebolan Sospol Universitas Riau itu.

 

Terakhir Larshen Yunus katakan,

"InshaAllah kami akan tempuh Jalur PKPU di Kota Medan atau di Jakarta. Mohon Doa Restunya. Bahwa pihaknya akan segera Menempuh Jalur Hukum yang lebih serius lagi, yakni terkait dengan Upaya Kepailitan.

 

PT Hutahaean sudah terlalu lama dan sepele melihat Kondisi seperti ini. Ngakunya Covid-19, padahal dia selalu Ekspansi, Membuka Cabang Usaha di daerah lainnya, termasuk di Daerah se- Provinsi Sumatera Utara" tutup Aktivis Larshen Yunus.(gery)