Hasil Hearing dengan DPRD Rohil

Tim 11 Kecewa, BPN Terkesan Tutup-tutupi HGU GMR

Juru Bicara Tim 11, Rais, SEI, MM

BAGANSIAPIAPI - Komisi A DPRD Rokan Hilir, sudah menggelar hearing terkait pengaduan masyarakat tiga kepenghuluan di Kecamatan Rimba Melintang, tentang dugaan HGU bodong milik PT Gunung Mas Raya (GMR) Divisi IV Teluk Pulau, Selasa (15/11).

Rapat langsung dihadiri Ketua DPRD Rokan Hilir, Maston, utusan dari Badan Pertanan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hilir dan utusan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir.

Sementara dari masyarakat, hadir langsung tim 11, sebagai pihak pelapor, yang turut didampingi pengacaranya. Tim ini representatif masyarakat 3 kepenghuluan, karena didalamnya melibatkan unsur pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang berasal dari utusan desa wilayah operasi perusahaan.

Desa-desa tersebut adalah Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Pematang Sikek, Teluk Pulau Hulu dan Lenggadai Hulu.

Namun dalam rapat tersebut, pihak terlapor, manajemen PT Gunung Mas Raya tidak dilibatkan. Dengan begitu, masalah izin HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan, yang ingin ditanyakan masyarakat, tidak dapat terkonfirmasi.

Sementara utusan BPN Kabupaten Rokan Hilir yang hadir, juga tak mampu menjelaskan secara detail tentang HGU yang dimaksud. Keadaan ini membuat masyarakat kecewa. Sebab terkesan sengaja ditutup-tutupi.

Kekecewaan ini langsung disampaikan Juru Bicara Tim 11, Rais, SEI, MM. Menurutnya dari hasil rapat yang sudah digelar tersebut, pihaknya mengindikasikan adanya upaya BPN untuk mencoba bermain terhadap kawasan hutan yang diduga di babat oleh GMR tersebut.

“Untuk itu kita minta DPRD dalam hal ini Komisi A, yang membidangi perizinan, agar mendesak perusahaan untuk mau terbuka atas Izin HGU yang selama ini tidak pernah di buka,” ujar Rais.

Dalam kesempatan itu, ia juga minta dilakukan audit terhadap pembayaran pajak perusahaan selama berdiri di Rimba Melintang, karena dari sumber dinas terkait yang didapat, diduga kuat pajak yang mereka bayar ke daerah, menggunakan nama perorangan, dan bukan perusahaan.

“Dari sini kita menduga ada skandal yang mengakibatkan kerugian negara dan kerugian daerah,” bebernya.

Rais juga menyebutkan, terhadap keberadaan GMR di tiga kepenghuluan tersebut, juga ikut merugikan masyarakat, karena di satu sisi pemukiman masyarakat yang berada di daerah aliran sungai rokan semakin hari semakin mengkhawtirkan akibat abrasi sungai rokan, yang semakin parah.

“Lalu ada lahan desa yang terhampar ratusan hektar, yang seyogyanya bisa digunakan masyarakat sebagai pemukiman, malah di kuasai oleh cukong perkebunan yang berlindung di bawah HGU yang kita duga kuat bodong. Sebagai putra daerah kita miris melihat ini. Oleh sebab itu harapan kita pihak yang di amanahkan rakyat hendaknya serius untuk membuka masalah ini dengan tuntas. Kami menunggu action pemerintah setelah rapat ini,” tutupnya berharap. (rls)

TERKAIT